DPR Gelar Rapat Paripurna Rayakan HUT Ke-78, Dihadiri 3 Eks Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pada hari ini, Selasa (29/8/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Ada dua hal yang dibahas dalam rapat paripurna hari ini, yaitu rapat paripurna khusus dan rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel.

Pantauan Kompas.com, rapat dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mengheningkan cipta.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Harap Kroasia Bisa Jadi Pintu Masuk Eskpor CPO Indonesia ke Eropa

Setelah itu, Puan mengenalkan beberapa tokoh yang hadir dalam rapat paripurna khusus merayakan HUT ke-78 DPR.

"Yang terhormat para ketua dan wakil ketua DPR RI periode sebelumnya, yaitu saudara Agung Laksono, saudara Priyo Budi Santoso, saudara Agus Hermanto, serta para undangan hadirin yang berbahagia," kata Puan saat membuka rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa pagi.

Sesaat kemudian, Puan menyatakan bahwa rapat paripurna kali ini dibuka dan terbuka untuk umum.

Perlu diketahui, rapat paripurna hari ini mengagendakan sejumlah acara.

Baca juga: DPR Akan Selipkan Pasal di RUU ASN agar Masa Kerja Tenaga Honorer Diperpanjang sampai Desember 2024

Pertama, rapat paripurna khusus dengan agenda pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati HUT ke-78 DPR RI dan penyampaian laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023.

Kedua, rapat paripurna ke-4 dengan agenda, yakni tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022.

Kemudian, tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN TA 2024. Lalu, laporan Badan Legislasi atas Hasil Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Baca juga: Kontras Minta DPR dan Panglima TNI Evaluasi Institusi Buntut Oknum Paspampres Bunuh Warga Sipil

Terakhir, pendapat Fraksi-fraksi terhadap 27 RUU Usul Insiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.