Biaya Pemilu Besar, DPR Minta Pemerintah Kaji Kembali Sistem Pemilu yang Sudah Ada

KOMPAS.com- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rakyat Indonesia (RI) Jazilul Fawaid menyatakan, pemilihan umum (pemilu) bisa dilaksanakan dengan sistem demokrasi sederhana yang lebih efisien dan tanpa biaya yang tidak mahal atau low budget.

"Anggaran (Pemilu 2024) ini terlalu besar, dan Biaya kompetisi calon (legislatif) juga mahal. Sepertinya, ini perlu untuk dibahas sistem (pemilu) yang lebih memungkinkan dan tidak terlalu memerlukan banyak anggaran. Masyarakat pasti setuju," tutur Jazilul.

Hal tersebut dikatakan Jazilul salam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju", di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Untuk itu, Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah mengkaji kembali sistem yang pernah diterapkan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sebelumnya, dan membandingkan efektivitasnya.

Baca juga: Sebut Biaya Pemilu Mahal, Anggota DPR Duga Terjadi sejak Penerapan Sistem Proporsional Terbuka

"Kita perlu mengoreksi sistem yang diterapkan pada pemilu tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena sistem pemilu Indonesia selalu berubah, seperti terbuka, dan semi terbuka. Lalu bandingkan mana yang lebih efektif," jelas Jazilul dalam siaran persnya, Jumat.