Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Disebut Bisa Tutup Kelemahan Prabowo yang Minim Pendukung di Jateng dan Jatim

Kompas.com - 29/08/2023, 09:23 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bisa menutupi kelemahan bakal calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Pemilu 2024.

Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu disebut mampu menambah amunisi suara untuk Prabowo yang minim dukungan dari kalangan pemilih Nahdlatul Ulama (NU) serta pemilih di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Kekuatan politik PKB ini bisa menutup kelemahan Prabowo. Selama dua kali ikut pilpres, Prabowo lemah di kalangan NU, Jatim, dan Jateng. Wajar jika kemudian PKB sangat confident jika Prabowo ingin menang harus dengan PKB,” kata Adi kepada Kompas.com, Senin (29/8/2023).

Baca juga: Pedenya Cak Imin Janjikan Kemenangan Capres yang Koalisi dengan PKB...

Adi mengatakan, PKB merupakan “anak kandung” yang dilahirkan dari rahim NU. Oleh karenanya, pemilih PKB mayoritas terafiliasi dengan NU.

PKB disebut sebagai muara politik kaum Nahdliyin. Sehingga, partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang itu punya kekuatan untuk mengonsolidasi dukungan dari kalangan NU.

Tak hanya itu, kata Adi, PKB merupakan partai politik Islam paling kuat saat ini. Basis konstituen terkuat PKB tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dua provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak.

“Suara NU yang ke PKB jadi kunci kemenangan,” ujarnya.

Baca juga: Buka Pintu untuk Budiman Sudjatmiko, PKB Tawari Maju Caleg 2024

Meski demikian, besarnya nama PKB tak serta merta membuat Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengantongi elektabilitas tinggi. Angka elektoral ketua umum PKB itu berada di papan bawah di kisaran satu persen.

Oleh karenanya, lanjut Adi, seandainya Muhaimin dipilih jadi cawapres, belum tentu elektabilitas Prabowo terdongkrak.

“Apa pun judulnya, elektabilitas Cak Imin belum muncul signifikan karena pemilih PKB tak otomatis jadi pemilihnya Muhaimin. Jadi sangat dilematis,” tutur dia.

Adapun Muhaimin begitu percaya diri menghadapi Pilpres 2024. Dia bilang, koalisi mana pun yang didukung oleh PKB bakal memenangkan pertarungan.

“Saya akan menjamin, sebagai ketua umum, siapa pun yang bersama PKB, dialah pemenang Pilpres 2024,” kata Muhaimin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKB di kantor DPP PKB Jakarta, Senin (28/8/2023).

Muhaimin mengeklaim bahwa dukungan publik untuk PKB kian menguat. Dia menyinggung hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 yang menunjukkan tingkat elektoral PKB di urutan ketiga teratas dengan raihan 7,6 persen.

Baca juga: Hilal Cawapres Prabowo Disebut Sudah Terlihat, Paling Sering Terdengar Cak Imin

Dengan modal besar tersebut, Muhaimin yakin PKB bersama koalisinya bakal memenangkan pemilu presiden mendatang.

Insya Allah dalam dinamika pilpres itu PKB dibutuhkan oleh seluruh kekuatan untuk diajak ke mana-mana,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada Pilpres 2024 PKB berkoalisi bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

Sementara, PDI Perjuangan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon RI-2.

Lalu, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk Koalisi Perubahan dan Persatuan untuk mendukung Anies Baswedan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com