Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Duga Anies Temui Tiga Pemimpin Parpol Koalisi untuk Finalisasi Pengumuman Cawapres

Kompas.com - 28/08/2023, 14:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, kunjungan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan ke tiga pemimpin partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) membawa misi finalisasi pengumuman calon wakil presiden (cawapres).

Adapun Anies berkunjung ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Kamis (24/8/2023), kemudian Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jumat (25/8/2023), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri pada Sabtu (26/8/2023).

"Besar kemungkinan, rangkaian pertemuan maraton antara Anies dan para veto players di Nasdem, Demokrat dan PKS itu untuk finalisasi proses negosiasi politik terkait penentuan cawapres dan skema deklarasi untuk mempercepat pembentukan infrastruktur pemenangan," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Militansi Simpatisan Anies Baswedan Paling Tinggi

Terkini, Anies juga berkunjung ke acara pagelaran wayang kulit yang digelar DPP PKS pada Minggu (27/8/2023) malam. Dalam acara itu turut hadir Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Umam juga menyoroti pertemuan Anies dengan pimpinan PKS itu bertujuan menyolidkan langkah KPP. Silaturahmi dan kunjungan ke mereka, menurut Umam, memang harus dilakukan Anies.

"Langkah Anies itu penting dilakukan untuk menghindari potensi deadlock," jelasnya.

Selain itu, maraton Anies diperlukan untuk menetralisir manuver elemen eksternal koalisi, seperti, munculnya wacana penggabungan Sandiaga Uno dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pilpres 2024.

"(Maraton Anies) untuk menetralisir manuver elemen eksternal koalisi yang belakangan ini cukup intens merayu dan menggoyang soliditas koalisi perubahan lewat beragam tawaran-tawaran politik menarik, namun juga spekulatif," imbuh dia.

Baca juga: Saat Anies Enggan Komentari Munculnya Wacana Sandiaga-AHY

Umam melanjutkan, jika KPP masih ingin tampil kompetitif, maka Anies harus lebih agresif dan berani memecah kebekuan dalam koalisinya. Jika Anies tetap diam, Umam menilai, bisa saja mantan Gubernur DKI Jakarta itu kehilangan momentum Pilpres 2024.

"Sebab, pasca bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, konfigurasi Parpol pembentuk poros koalisi saat ini sudah fase final. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Anies mengungkap isi pertemuannya dengan tiga pemimpin parpol KPP itu.

Anies menegaskan, KPP memiliki arah perjuangan dan strategi yang sama untuk menghadapi Pilpres 2024.

"Menegaskan bahwa arah kita sama, strategi kita sama," ujar Anies usai bertemu dengan Salim Segaf Al Jufri di kediamannya di Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu.

"Kemudian juga bagaimana kita mulai membagi tugas, tanggung jawab, supaya rencana perjalanan ke depan bisa diemban dengan baik. Jadi kebersamaan itulah yang jadi topik utamanya," lanjutnya.

Baca juga: NasDem dan PKS Sepakat Tak Persoalkan Waktu Pengumuman Cawapres Anies

Adapun AHY usai mendampingi Anies di acara wayang kulit PKS, semalam, mengaku sudah mengetahui siapa cawapres KPP. Namun, ia enggan membocorkannya dan menyerahkan hal itu ditanyakan pada Anies.

"Sudah tahu (cawapres Anies)," kata AHY ditemui di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com