Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Debat Bakal Capres di Kampus, Bawaslu: Silakan Saja asalkan...

Kompas.com - 24/08/2023, 16:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa rencana kampus mengundang tokoh-tokoh yang digadang-gadang maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bukan pelanggaran dalam kampanye.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Puadi, mengatakan bahwa secara teknis hak itu tidak masalah.

"Kegiatan tersebut tidak bisa dimaknai kampanye, sebab belum masuk masa kampanye, lagi pula belum ada calon yang ditetapkan," kata Puadi kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Ia mengungkapkan, debat calon presiden (capres) memang masuk dalam kategori kampanye. Tetapi, debat capres yang dimaksud adalah forum debat antara tokoh-tokoh yang secara resmi sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) RI sebagai capres.

Baca juga: Jubir: Anies Siap Mengikuti Debat Terbuka di UI

Sebagai informasi, menurut jadwal tahapan yang ditetapkan KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden baru dibuka pada 10 Oktober 2023.

Sementara itu, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023.

Lantaran saat ini belum ada penetapan capres definitif dan dimulainya masa kampanye, maka Bawaslu mengingatkan agar tokoh yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024 nanti tidak melakukan tindakan yang di dalamnya terdapat unsur kampanye.

Di samping itu, Bawaslu meminta agar pihak terlibat dalam debat di kampus untuk memperhatikan semangat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye di kampus dengan sejumlah syarat.

"Perlu diingatkan dalam kegiatan tersebut tidak boleh ada atribut partai. Yang penting, jangan sampai ada atribut (stiker, bendera, seragam, banner, spanduk dll) yang memperlihatkan identitas partai politik peserta pemilu," ujar Puadi.

Baca juga: Bawaslu Harap Kampus Beritahu Sebelum Debat Bacapres Digelar

Puadi juga mengingatkan bahwa tokoh yang digadang-gadang maju sebagai bakal capres tersebut belum dijamin bakal betulan menjadi capres definitif yang didaftarkan ke KPU RI nanti.

"Jadi, kalau saat ini ada pihak yang mau mengadakan debat dengan mengundang orang-orang yang digadang-gadang menjadi capres atau cawapres, silakan saja," kata Puadi.

Sejauh ini, Universitas Indonesia (UI) menjadi kampus pertama yang mengonfirmasi bakal mengundang tokoh-tokoh yang telah dideklarasikan maju pada Pilpres 2024 oleh ragam kekuatan politik, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI berencana mengundang ketiganya secara serentak dalam forum debat pada 14 September 2023.

Sementara itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI berencana mengundang ketiganya untuk mengisi "Kuliah Kebangsaan" yang akan diselenggarakan pada Agustus dan September 2023.

Baca juga: KPU Hormati Kampus yang Undang Bakal Capres untuk Kuliah dan Debat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com