Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Sebut Bisa Tetap Dukung Ganjar, meskipun...

Kompas.com - 23/08/2023, 12:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo mengatakan PSI sebenarnya masih memiliki opsi untuk mendukung bakal capres PDI-P sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dirinya menepis apabila PSI disebut membatalkan dukungan kepada Ganjar usai mendengar rekomendasi dari 38 DPW PSI di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/8/2023) malam.

Adapun berdasarkan hasil Rembuk Rakyat pada Oktober 2022 lalu, PSI mendeklarasikan untuk mendukung Ganjar sebagai capres 2024.

Baca juga: Di Acara Kopdarnas PSI, Gibran: Jangan Salah, PDI-P Juga Punya Kader Muda Bagus

"Sebetulnya tidak dibatalkan," ujar Sigit saat dimintai konfirmasi, Rabu (23/8/2023).

Sigit menjelaskan, DPW PSI se-Indonesia meminta DPP PSI untuk kembali menyerap aspirasi dan keinginan rakyat terkait bakal calon presiden.

Dalam catatan hasil musyawarah itu, mereka meminta kepada DPP PSI untuk memantapkan pilihan pada capres yang memiliki komitmen kerakyatan dan melanjutkan visi misi pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maka dari itu, kata Sigit, PSI sebenarnya masih berpeluang mendukung Ganjar.

Baca juga: PSI Cabut Dukungan untuk Ganjar, Sekjen PDI-P: Kami Hormati Keputusan Itu

"Jadi, sebetulnya, PSI masih punya opsi untuk mendukung Mas Ganjar, meskipun tidak tertutup untuk mendukung pasangan capres lain, dan tentunya masih ada opsi untuk tidak mendukung siapapun," tuturnya.

"Dalam rekomendasi 38 DPW itu juga disebutkan agar penentuan bakal capres dari PSI diambil dengan mempertimbangkan faktor calon wakil presiden yang akan mendampingi dan menunggu keputusan MK tentang batas usia presiden dan wakil presiden," imbuh Sigit.

Berikut rekomendasi 38 DPW PSI kepada PSI pusat:

1. Meminta kepada DPP PSI untuk kembali menyerap aspirasi dan keinginan rakyat terkait bakal calon presiden yang memiliki komitmen kerakyatan dan melanjutkan visi misi pembangunan Pak Jokowi. Kami meminta kepada DPP untuk 'ojo kesusu' dan terus mencermati dinamika politik yang berkembang termasuk komitmen tegak lurus kepada Pak Jokowi agar dipegang teguh dalam keputusan yang menyangkut masa depan bangsa.

Baca juga: Caleg Pilih Mundur dari PSI karena Anggap Prabowo Punya Jejak Pelanggaran HAM

2. Kami meminta penentuan bakal calon presiden dari PSI diambil dengan sangat mempertimbangkan faktor siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi. Perlu dicermati bersama-sama semua dinamika politik termasuk proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sedang diajukan oleh LBH PSI di Mahkamah Konstitusi.

Bila MK mengabulkan uji materi LBH PSI dan ada kandidat, anak muda berusia minimal 35 tahun yang memiliki kapasitas dan kapabilittas sebagai calon wakil presiden, maka selayaknya lah DPP PSI memberikan dukungan kepada kandidat calon wakil presiden tersebut.

3. Dalam musyawarah DPW terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak didukung sebagai Capres 2024. Ada yang menginginkan Mas Ganjar, ada pula yang mendukung Pak Prabowo dan juga yang meminta untuk menjomblo.

Baca juga: Hadiri Acara PSI, Budiman Sujatmiko Merasa Seperti di Rumah Sendiri

4. Adalah fakta tak terbantahkan bahwa 9 tahun pemerintahan Jokowi sudah menempatkan Indonesia di rel yang benar menjadi negara yang dihormati dalam pergaulan internasional. Maka kami menegaskan kembali bahwa kriteria utama dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden adalah figur yang benar-benar bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Indonesia tidak boleh mundur ke belakang karena salah dalam memilih Presiden. Tidak ada pilihan lain selain maju bersama capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Jokowisme dalam nilai dan tindakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com