Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 18,1 Persen Responden Bakal Pilih Capres yang Direkomendasikan Jokowi

Kompas.com - 23/08/2023, 06:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, ada peningkatan proporsi publik yang akan menentukan pilihan calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sesuai rekomendasi Presiden Joko Widodo.

"Saat ini, terbilang 18,1 persen responden yang memastikan bakal memilih sosok ataupun calon presiden yang direkomendasikan oleh Presiden Jokowi," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu (23/8/2023).

Berdasarkan survei, proporsi responden yang memilih capres sesuai rekomendasi Jokowi perlahan-lahan bertambah sejak Juni 2022 hingga Agustus 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sosok Capres dan Cawapres Jadi Pertimbangan Utama Pemilih pada Pilpres 2024

Pada Juni 2022, angkanya 14,6 persen; lalu pelan-pelan naik ke 15,1 persen pada Oktober 2022; kemudian menjadi 15,2 persen pada Januari 2023; serta sebanyak 16,3 persen pada Mei 2023; dan 18,1 persen pada Agustus 2023.

Sementara itu, ada sekitar separuh bagian responden atau 49,7 persen yang masih mempertimbangkan, menyatakan pikir-pikir dan menggantungkan putusan pada kualitas sosok calon yang direkomendasikan.

Sisanya, hampir sepertiga bagian atau 32,6 persen menyatakan pasti tidak akan memilih siapa pun calon yang direkomendasikan Jokowi.

Menurut Litbang Kompas, proporsi pemilih yang mengikuti rekomendasi Jokowi soal pencapresan mengindikasikan dua hal.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Ketimpangan Pemilih Ganjar di Jawa dan Luar Jawa Paling Tajam

Pertama, hal itu ada kaitannya dengan keinginan masyarakat agar presiden berikutnya melanjutkan program kerja dan pencapaian pemerintahan Jokowi.

"Hasil survei mengungkapkan, siapa pun sosok calon presiden yang bersaing dalam pemilu kali ini, mereka akan lebih banyak mendapat insentif elektoral jika keberlanjutan program kerja kabinet pemerintahan Jokowi menjadi pilihan program kerja," tulis Litbang Kompas.

Kedua, hal itu menandakan semakin kuatnya daya tawar Jokowi yang bakal berpengaruh terhadap potensi elektabilitas masing-masing bakal calon presiden.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 44,4 Persen Responden Masih Bimbang Tentukan Cawapres

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com