Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Pernah Minta KPK Dibubarkan, Novel Baswedan: Terserah asalkan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Kompas.com - 22/08/2023, 17:41 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mempersilahkan jika pemerintah membubarkan lembaga antirasuah.

Hal ini disampaikan Novel ketika ditanya soal adanya pernyataan Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK.

"Kalau dibubarkan, ya terserah saja. Tapi kan kita harus tahu bahwa memberantas wajib dilakukan," kata Novel kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Novel lantas mengingatkan jika pemerintah ingin membubarkan KPK, upaya pemberantasan korupsi harus tetap dijalankan.

Baca juga: Megawati: Kadang-kadang Saya Bilang sama Pak Jokowi, Bubarkan Saja KPK

Menurutnya, jangan sampai KPK dibubarkan tetapi agenda pemberantasan korupsi juga menjadi terabaikan.

"Jadi jangan terus kemudian KPK-nya dibubarkan tapi agenda pemberantasan Korupsi tidak dilaksanakan, itu ngaco," ujar Novel.

Lebih lanjut, Novel menduga Megawati kemungkinan sedang menilai KPK sedang bermasalah sehingga mengusulkan pembubaran tersebut.

Apalagi, ia mengatakan, dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD tahun 2023 lalu, Megawati tampak merapikan dasi dari Ketua KPK Firli Bahuri.

"Saya melihatnya begitu, saya kira Bu Mega menyindir presiden. Apalagi, Bu Mega sempat membenerkan dasinya ketua KPK, artinya menggambarkan bahwa ketua KPK sedang bermasalah dan akan dibenrin oleh Bu Mega, gitu loh kurang lebih. Kalau aku melihatnya begitu," kata Novel.

Baca juga: Soal Isi Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum, Mahfud: Ada Penguatan KPK

Sebelumnya, Presiden kelima RI Megawati mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.

Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.

Ketua umum PDI Perjuangan (PDI-P) ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Megawati pun mengaku tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu blak-blakan oleh sejumlah pihak.

Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia (RI)

"'Ibu nih kalau ngomong ces pleng', lho saya yang membuatnya (KPK) kok," kata Megawati.

Baca juga: Megawati: Kadang-kadang Saya Bilang sama Pak Jokowi, Bubarkan Saja KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com