Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kejahatan Lintas Negara Berkembang Semakin Masif dan Kompleks

Kompas.com - 21/08/2023, 12:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kejahatan lintas negara-negara berkembang semakin masif dan kompleks.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan secara daring pada ASEAN Ministerial Meeting on Transnasional Crime (AMMTC) yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin (21/8/2023).

Mula-mula Presiden menyebutkan, di tengah dinamika global saat ini, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Suara Pemilih Jokowi yang Dukung Prabowo Kian Besar

"Termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan," ujar Jokowi dilansir tayangan YouTube Divhubinter Polri Official pada Senin.

"Dan dengan kemajuan teknologi saat ini kejahatan lintas negara berkembang semakin masif, cara-cara yang semakin kompleks sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif," tuturnya.

Utamanya, lanjut Jokowi, kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia dan perdagangan gelap narkotika.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah, Tertinggi di Periode Kedua Jokowi

Oleh karenanya, Kepala Negara mengajak negara-negara anggota ASEAN membangun kolaborasi secara berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi serta peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat keamanan.

Jokowi berharap, dalam pertemuan antar menteri negara ASEAN pada Senin dapat dirumuskan agenda kerja sama yang responsif dan berisi langkah-langkah strategis.

"Sehingga bisa menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai dan sejahtera," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, berbagai isu kejahatan transnasional akan dibahas mencakup tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPU) hingga kejahatan siber dibahas dalam AMMTC.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Suara Pemilih Jokowi Cenderung Mengalir ke Ganjar Dibanding Prabowo

Kemudian, dibahas pula terkait penyelundupan senjata, perdagangan gelap hewan dilindungi dan pertambangan, perdagangan obat-obatan atau narkotika.

"Tindak pidana pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan di laut, dan imigran gelap," kata pada 8 Agustus lalu

Ramadhan mengatakan, kegiatan AMMTC ke-17 itu akan dihadiri oleh seluruh Kepala Kepolisian atau Menteri terkait dari 10 negara ASEAN serta negara mitra lainnya.

Ke-10 negara ASEAN yang akan hadir adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com