Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pamer 2 Kali Jadi Wapres, Jusuf Kalla Beri Saran Capres Sebelum Tentukan Cawapres

Kompas.com - 14/08/2023, 20:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) memberi saran kepada para bakal capres yang ingin maju di Pilpres 2024 dalam memilih calon wakil presiden (cawapres). Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, seorang wapres harus bisa membantu meningkatkan elektabilitas. Selain itu, wapres harus membantu Presiden ketika sudah terpilih.

"Pertama, meningkatkan elektabilitas. Dan kalau menang, membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan," ujar JK saat ditemui di Markas PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Jusuf Kalla Kenang Bisa Menang Pilpres 2004 Bareng SBY padahal Didukung Sedikit Partai

Jusuf Kalla menekankan dua faktor tersebut membuat seorang wapres memiliki peran yang sangat signifikan ketika berada dalam pemerintahan.

Dia lantas memamerkan dirinya yang pernah menjadi wapres dua kali, yakni pada tahun 2004-2009 dan 2014-2019.

"Saya dua kali wapres, tahu bagaimana itu," ucap politikus senior Partai Golkar itu.

Sementara itu, terkait cawapres Prabowo Subianto, JK enggan memberi saran nama siapa yang cocok mendampinginya.

Baca juga: Golkar Dukung Prabowo, Jusuf Kalla: Setiap Partai Perlu Berkoalisi

Adapun Golkar saat ini sudah secara resmi mendukung Prabowo sebagai Capres 2024.

Sebagai informasi, setidaknya ada 3 bakal capres yang hendak maju ke Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Hingga saat ini, masing-masing bakal capres itu belum menentukan cawapresnya.

Pendaftaran untuk maju ke Pilpres 2024 akan dibuka pada Oktober 2023 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com