Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sidang AIPA di Jakarta Jadi Ajang Promosi Gratis Pariwisata RI Lewat Diplomasi DPR

Kompas.com - 12/08/2023, 20:49 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
Sheila Respati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menjadikan event Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang baru saja selesai digelar di Jakarta sebagai ajang promosi gratis pariwisata Indonesia.

Pasalnya, banyak delegasi dari berbagai negara yang hadir dalam sidang parlemen se-Asia Tenggara tersebut.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, diplomasi melalui parlemen sangat berbeda dan memiliki ikatan yang kuat.

"Hal itu karena parlemen berhubungan dengan masyarakat dari negara lain. Ini dapat menguntungkan kami apabila diselipkan untuk promosi pariwisata," kata Putu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/8/2023).

Sebagai informasi, Sidang Umum AIPA merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI sebagai tuan rumah sekaligus Ketua AIPA 2023. Hal ini sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.

Perhelatan yang digelar mulai Sabtu (5/8/2023) hingga Jumat (11/8/2023) itu dihadiri oleh 600 delegasi. Delegasi yang hadir terdiri dari parlemen ASEAN anggota AIPA, perwakilan parlemen negara observer, dan organisasi internasional.

Baca juga: Kunjungi DPR RI, Parlemen Laos Ingin Belajar Menyelenggarakan AIPA

Oleh karena itu, Putu menilai bahwa sangat tepat apabila DPR RI sebagai tuan rumah menyelipkan promosi pariwisata dalam negeri. Khususnya, destinasi pariwisata prioritas di Indonesia.

Di sisi substansi, Sidang AIPA telah menghasilkan 30 resolusi dari berbagai isu yang harus diadopsi negara-negara ASEAN untuk kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara.

Di sisi lain, kata Putu, Indonesia diuntungkan karena bisa mempromosikan pariwisata yang bisa dikunjungi para delegasi. Adapun bentuknya berupa soft diplomasi, seperti promosi pariwisata, budaya dan serta kekayaan alam.

“Momentum tersebut sangat baik kami gunakan untuk mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata dan seni budaya. Ini dapat menjadi promosi gratis. Event sidang terus terjadi dan promosi juga berjalan, terlebih peserta yang hadir merupakan members of parlement,” imbuh Putu.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana bersama Ketua DPR Puan Maharani.DOK. DPR. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana bersama Ketua DPR Puan Maharani.

Dengan posisi sebagai anggota parlemen, delegasi AIPA bisa memiliki peran untuk ikut meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Karena bisa mendorong kebijakan negara dalam kerja sama pariwisata, mereka juga bisa mempromosikan pariwisata Indonesia kepada konstituen masing-masing.

Baca juga: Sidang Umum AIPA Ke-44 Selesai, Puan Sahkan 30 Resolusi

Putu mengaku pihaknya menyampaikan Kepada delegasi AIPA bahwa selain Bali, Indonesia memiliki berbagai destinasi unggulan, seperti Labuan Bajo, Komodo Island, Raja Ampat, Danau Toba, serta Yogyakarta. Selain, pariwisata tersebut, Indonesia masih memiliki banyak daerah wisata lainnya.

“Jumlah delegasi yang datang ke Indonesia lebih dari 500 orang. Mereka bisa menyuarakan ke konstituen atau pemilih-pemilih masing-masing di wilayahnya soal pariwisata Indonesia,” tambah legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bali itu.

Rangkaian Sidang Umum AIPA Ke-44

Pada rangkaian Sidang Umum AIPA Ke-44, berbagai sidang komite turut digelar, seperti Komite Urusan Ekonomi, Komite Urusan Sosial, Komite Urusan Politik, Women ASEAN Inter Parliamentary Assembly (WAIPA) dan serta Young Parliamentary Assembly (YPA).

Sidang-sidang itu dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI dari berbagai komisi dan dapil sebagai perwakilan dari Indonesia.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com