Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Gelar "Political Update", Bahas Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024

Kompas.com - 11/08/2023, 17:55 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Political Update IV di Tangerang, Banteng, sejak Rabu (9/8/2023) sampai Jumat (11/8/2023).

Juru Bicara PKS Mabruri mengungkapkan pertemuan itu diikuti oleh kader DPP dan DPW dari 37 provinsi di Tanah Air.

“Update kondisi politik terkini, kick off Pilkada 2024, dan manajemen pengamanan Pemilu 2024,” ujar Mabruri pada Kompas.com, Jumat.

Baca juga: PKS Ingin Anies Segera Deklarasikan Cawapres, Ingatkan Bahaya Demokrat Hengkang

Ia mengatakan forum itu juga membahas soal pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, Mabruri enggan menyampaikan apa saja materi yang dibahas.

“Soal pilpres dibahas, tapi tidak untuk disiarkan,” kata dia.

Mabruri juga menampik bahwa forum itu berisi pengambilan keputusan soal dukungan PKS pada bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Ia menekankan, pihaknya tetap mengikuti kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Baca juga: Soal Cawapres Anies Baswedan, PKS: Harus Dongkrak Elektabilitas, Bukan Downgrade

Di mana salah satu poinnya adalah menyerahkan penentuan bacawapres di tangan Anies.

“Jadi biar tunggu saja siapa dan kapan diumumkan,” imbuh dia.

Diketahui sampai saat ini PKS menunjukan sikap yang lebih condong mendukung Demokrat yang mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi pendamping Anies pada Pilpres 2024.

Sama dengan Demokrat, PKS pun ingin Anies segera mengumumkan bacawapresnya.

Sementara, Partai Nasdem meminta tak ada pihak yang mendesak Anies untuk segera mendeklarasikan bakal RI-2 dari KPP. Alasannya, pengumuman bacawapres juga merupakan strategi pemenangan pilpres. Maka harus menentukan momentum yang tepat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com