Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Cak Imin yang Ngotot Jadi Bacawapres, Yenny Wahid: Gurunya Saja Dikudeta, apalagi Rakyat

Kompas.com - 11/08/2023, 14:35 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menyindir keras Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dinilai ngotot ingin jadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Cak Imin sebagai bacawapresnya.

Dia menyebut perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu.

"Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi," kata Yenny dalam acara Rosi di Kompas TV, dikutip pada Jumat (11/8/2023).

"Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Cak Imin guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat, susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti," sambung dia.

Baca juga: Jika Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo, Yenny Wahid: Kita Bye-bye

Yenny mengatakan, keluarga Gus Dur tetap baik dengan sosok Prabowo, tetapi akan sulit mendukung jika didampingi oleh Cak Imin.

Beda hal jika Prabowo tidak mengangkat Cak Imin jadi bacawapres. Menurut Yenny, keluarga Gus Dur masih bisa memberikan dukungan.

"Tapi kalau sama-sama pengusung kan enggak masalah, nanti kan bisa satu di pinggiran sana satu di pinggiran sini," imbuhnya.

Yenny mengatakan, apa yang diutarakan tersebut sebenarnya sudah dimengerti oleh Prabowo.

Meskipun keluarga Gus Dur tidak pernah secara langsung mengungkapkan luka kudeta yang dilakukan Cak Imin kepada Gus Dur di PKB.

Baca juga: Yenny Wahid Jelaskan soal Pernyataan Anies dan Prabowo Belum Pasti Bisa Nyapres

"Prabowo saya rasa mengerti posisi kami, banyak pihak yang sudah bicara langsung dengan Prabowo hal seperti ini. Jadi mengerti sekali standing position dari keluarga Gus Dur," katanya.

Selain itu, Yenny juga mengungkapkan perintah almarhum Gus Dur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaimin.

Ia mengatakan, larangan itu ditandatangani Gus Dur di depan notaris, tetapi atribut Gus Dur masih sering dipakai oleh Cak Imin hingga saat ini.

"Walaupun ada perintah dari Gus Dur secara tertulis ditandatangani di depan notaris, melarang penggunaan semua atribut tentang Gus Dur oleh PKB Muhaimin, ada. Itu ada larangannya jelas sekali," kata Yenny.

"Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi, mencuri partai sekarang mencuri gambar," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com