Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Sebut Tudingan Penetapan Tersangka Panji Gumilang Politis Sulit Diterima

Kompas.com - 03/08/2023, 09:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tudingan penetapan tersangka pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang disebabkan faktor politis dinilai sulit diterima.

Hal ini disampaikan pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho merespons tudingan kuasa hukum Panji, Hendra Effendi yang menyebut ada muatan politis dalam penetapan kliennya sebagai tersangka.

"Saya melihatnya memang kalau istilah politisasi, kriminalisasi, itu agak sulit bisa diterima. Tapi kalau sekarang situasi mau politik ya boleh-boleh saja," kata Hibnu dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (2/8/2023).

Hibnu menjelaskan, dalam penetapan tersangka, kepolisian harus mempunyai bukti-bukti yang akurat dan konkret.

Baca juga: Dituding Kriminalisasi Panji Gumilang, Polri: Layak Ditetapkan Tersangka

Ia menyebut bukti-bukti tersebut masih dalam proses pra ajudikasi yang merupakan kewenangan penyidik.

Jika benar penetapan tersangka terhadap Panji terdapat muatan politis dan kriminalisasi, lanjut Hibnu, nantinya pengacara Panji bisa saling adu bukti dengan penyidik dan penuntut umum ketika memasuki proses ajudikasi.

"Kalau kita melihat, penyidik itu adalah mewakili negara, ada kegaduhan, jadi bukti ini masih versi," ujar Hibnu.

Dalam kesempatan yang sama, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan Panji layak ditetapkan tersangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan pemberitaan bohong.

"Setelah dilakukan gelar perkara, semua yang mengikuti gelar perkara selain penyidik, juga ada pengawas internal dari Irwasum, kita menilai layak saudara PG ditetapkan sebagai tersangka," kata Ramadhan.

Baca juga: Ditanya Transaksi Panji Gumilang Capai Rp 15 Triliun, Kepala PPATK: Ya Sangat Besar

Ramadhan menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya telah memeriksa 40 orang saksi, termasuk 17 saksi ahli bahasa, pidana, hingga sosiologi.

Selain itu, lanjut Ramadhan, penyidik juga telah mengantongi alat bukti lebih dari cukup untuk menetapkan Panji sebagai tersangka.

Oleh karena itu, Ramadhan menyatakan penyidikan terhadap Panji telah memenuhi prosedur.

"Jadi prosedur kita lalui, kemudian bukti juga diuji di Laboratorium Forensik Polri, dan terakhir penyidik menilai saksi ahli pidana mengatakan cukup untuk ditetapkan sebagai," ujar Ramdhan.

Dengan demikian, Ramadhan menambahkan, penetapan tersangka terhadap Panji bukan datang tiba-tiba tanpa pemeriksaan yang tak sesuai prosedur.

"Jadi bukan ujug-ujug menetapkan seorang PG sebagai tersangka tanpa alasan yang cukup dengan bukti yang lebih dari cukup," imbuh dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com