Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Hadirkan Tayangan Dokumenter Neptune TV di Biznet IPTV

Kompas.com - 02/08/2023, 11:42 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan, Kementerian KP dan Biznet tengah berkolaborasi menyebarluaskan informasi sektor KP kepada masyarakat.

Kolaborasi itu ditandai dengan program dokumenter Kementerian KP, yakni Neptune TV yang akan hadir di layanan televisi interaktif Biznet IPTV. 

"Kerja sama KKP dan Biznet ini merupakan langkah maju dalam upaya penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat," ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (2/8/2023).

Neptune TV merupakan satu dari berbagai program publikasi yang digagas Kementerian KP sebagai sarana penyebarluasan informasi. 

Program tersebut berupa tayangan dokumenter yang dikemas semenarik mungkin dengan durasi minimal 26 menit. 

Baca juga: Butuh SDM Indonesia, Prefektur Miyagi, Jepang Bahas Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Kementerian KP

Sepanjang 2022, Kementerian KP sudah memproduksi 76 tayangan yang dapat disaksikan di akun YouTube resmi Kementerian KP, Maxstream, dan channel IndiHome.

Doni berharap, kehadiran Neptune TV di Biznet IPTV yang akan tayang perdana pada 3 Agustus dapat menjadi pilihan program informasi maupun literasi bagi masyarakat, khususnya pelanggan Biznet.  

Dokumenter Neptune TV akan tayang di Channel Lifestyle HD Biznet IPTV setiap Kamis pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan episode baru setiap minggunya. 

Kehadiran program Neptune TV juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelanggan Biznet di Indonesia.

Doni menambahkan, kerja sama itu juga menjadi tantangan bagi Kementerian KP dalam menyajikan tayangan dokumenter yang berkualitas, baik dari sisi visual maupun materi yang disampaikan. 

Baca juga: Di Korsel, Kementerian KP Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM dengan National Institute of Fisheries Science

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri, potensi sektor kelautan dan perikanan itu besar sekali untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan yang kaitannya dengan masalah-masalah global, seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan,” katanya. 

Untuk itu, kata dia, informasi di sektor KP perlu disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, baik tentang kehidupan nelayan, pembudidaya, sampai tata kelola KP.

Memperluas jangkauan Biznet

President Director Biznet Adi Kusma mengatakan, pihaknya terus mendukung upaya Kementerian KP, khususnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai sektor KP di Indonesia. 

“Oleh karena itu, Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia sangat mengapresiasi kehadiran program dokumenter Neptune Tv Kementerian KP di Biznet IPTV,” ujarnya.

Adi menyebutkan, program Neptune TV tidak hanya merupakan karya anak bangsa, tetapi juga merupakan program yang mengedukasi masyarakat, khususnya mengenai sektor KP di Indonesia.  

Baca juga: Kementerian KP Gandeng Pukyong National University Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Selain itu, kehadiran program Neptune Tv Kementerian KP juga diharapkan dapat menambah variasi program di Biznet IPTV yang telah ada. 

“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi suatu usaha dalam menghadirkan program yang berkualitas, informatif, dan edukatif, baik bagi pelanggan Biznet IPTV maupun masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia yang menyediakan layanan Internet, data center, cloud computing, dan IPTV. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com