Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung, Anies: Ada Proses di Balik Seremoni

Kompas.com - 01/08/2023, 21:56 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pembangunan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) membutuhkan proses.

Menurut dia, tak ada pembangunan yang berjalan secara instan. Semua pihak yang pernah duduk dalam pemerintahan DKI Jakarta punya peran masing-masing.

“Ada proses di balik seremoni dan di dalam proses itu biarkan nanti memiliki fakta yang melihat, tetapi bagi kami yang penting alhamdulilah sudah selesai,” ujar Anies di pendoponya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Jokowi Sebut Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Tak Dikerjakan Pemprov DKI, Anies: Silakan Diaudit

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa proyek sodetan Ciliwung sempat tertunda karena Pemprov DKI Jakarta tidak menyelesaikan masalah pembebasan lahan.

Anies pun mempersilakan pemerintah untuk mengecek progres pembangunan proyek tersebut pada setiap pemerintahan DKI Jakarta.

“Silakan saja nanti melakukan asesmen, diaduit, nanti bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa, selama 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun terakhir. Kan ini bukan sesuatu yang baru ya, ini sudah dikerjakan lintas waktu,” ucap dia.

Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu enggan menanggapi lebih lanjut ketika ditanya apakah dalam kepemimpinannya di DKI Jakarta tak melakukan proses pembebasan lahan.

“Saya enggak mau komentar lagi soal itu, cukup sampai di situ,” ujar dia.

Baca juga: Saat Heru Budi Klaim Sodetan Ciliwung Diinisiasi Jokowi...

Adapun Jokowi telah meresmikan sodetan Ciliwung-KBT di Jatinegara, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, keberadaan sodetan Ciliwung menjadi solusi banjir di 6 kelurahan. Namun, pembangunan itu belum cukup untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com