Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Butuh SDM Indonesia, Prefektur Miyagi, Jepang Bahas Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Kementerian KP

Kompas.com - 01/08/2023, 18:54 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) dan Prefektur Miyagi Jepang menyatakan akan bekerja sama untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) KP.

Pengembangan SDM tersebut akan berfokus untuk menyiapkan specified skilled workers (SSW) atau pekerja terampil khusus. Kedua pihak sepakat menandatangani kerja sama tersebut pada 2023.

Kesepakatan itu terungkap saat Kementerian KP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BPPSDM) KP menerima audiensi Gubernur Prefektur Miyagooi Yoshihiro Murai di Kantor Pusat BPPSDM, Gambir, Jakarta.

Audiensi tersebut membahas perkenalan dari Prefektur Miyagi, termasuk gambaran pekerja Indonesia di Jepang.

Acara itu juga membahas rencana pemberian dukungan Pemerintah Prefektur Miyagi untuk peningkatan kapasitas SDM Indonesia hingga berstatus SSW dan siap bekerja di Prefektur Miyagi dengan hak, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum.

Baca juga: Di Korsel, Kementerian KP Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM dengan National Institute of Fisheries Science

Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, kedua negara, khususnya Prefektur Miyagi, memiliki kesamaan karakteristik dari sisi potensi sektor perikanan, termasuk penangkapan ikan komersial, akuakultur, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menyediakan beragam produk untuk pasar domestik dan internasional. 

“Kesamaan ini menjadi kekuatan Indonesia dan Prefektur Miyagi untuk bekerja sama di bidang pertukaran tenaga kerja dan untuk membantu mempertahankan industri perikanan di Jepang dan mendukung pengembangan SDM di sektor perikanan Indonesia," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (1/8/2023). 

Hal tersebut, kata dia, menjadi faktor pendukung Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara Asia Tenggara (Asean) yang mendapat prioritas pengiriman SSW ke Jepang. 

“Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah SDM usia produktif yang besar," terangnya.

Nyoman mengatakan, pihaknya telah menghasilkan banyak lulusan yang tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat (AS), Panama, Peru, Argentina, Portugal, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia.

Baca juga: Kementerian KP Gandeng Pukyong National University Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Dari negara-negara itu, kata Nyoman, sebanyak 982 orang di antaranya bekerja di sektor perikanan di Jepang. 

"Angka ini menunjukkan besarnya permintaan Jepang terhadap pekerja SSW Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaan, kondisi, kesejahteraan, dan perlindungan hukum para pekerja," ungkapnya.

Oleh karena itu, Nyoman mengusulkan kerja sama, terutama bagi pencapaian kelayakan lulusan untuk bekerja di Jepang dari level 1 dan level 2 SSW.

Kerja sama itu  meliputi pelatihan bahasa dan budaya Jepang serta magang di perusahaan Jepang agar memenuhi persyaratan menjadi SSW. 

Audiensi itu juga mengusulkan mekanisme ketertelusuran berdasarkan database bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di sektor perikanan Jepang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com