Gayus Lumbuun Minta Jokowi Tegas di Kasus Kabasarnas, Diusut TNI tapi Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan hakim agung kamar pidana militer Gayus Lumbuun menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menegaskan polemik penanganan dugaan suap eks Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi tetap ditangani TNI dengan prinsip keterbukaan.

"Presiden seharusnya menegaskan, ini ditangani TNI tetapi prosesnya harus transparan," kata Gayus saat dihubungi pada Senin (31/7/2023).

Menurut Gayus, transparansi dalam penanganan kasus itu penting supaya tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat terkait kekhawatiran adanya kekebalan hukum atau impunitas terhadap para terduga pelaku dari kalangan TNI.

"Yang penting transparan lalu tidak dihentikan jadi supaya menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Gayus.

Baca juga: Pakar: Kasus Suap Kabasarnas Lebih Baik Ditangani Tim Koneksitas daripada TNI

Menurut Gayus, landasan hukum yang ada saat ini masih bisa digunakan buat mengusut kasus itu.

Yakni penanganan para tersangka kalangan sipil akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Puspom TNI menangani para personel militer yang diduga terlibat.

Gayus juga mendukung proses hukum selanjutnya dilakukan melalui koneksitas yang diatur dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Yang dimaksud dengan penanganan perkara hukum secara koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana di mana di antara tersangka atau terdakwanya terjadi penyertaan turut serta atau secara bersama-sama antara individu sipil dan militer (TNI).

Baca juga: Tersangka Penyuap Kabasarnas Menyerahkan Diri ke KPK

"Tidak perlu ada perubahan dalam aturan atau penanganan baru. Cukup dengan sistem koneksitas yang diatur di KUHAP juga," ucap Gayus.

Polemik itu bermula setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 Juli 2023 lalu.

Saat itu penyidik KPK yang sudah mengawasi menangkap Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dan sejumlah pihak swasta.

Menurut laporan, penyidik KPK menemukan uang lebih dari Rp 900 juta diduga sebagai suap di bagasi mobil Afri.

Setelah itu orang-orang yang ditangkap dalam OTT digelandang ke kantor KPK.

KPK juga sempat mereka mengundang penyidik Puspom TNI dalam gelar perkara (ekspos) usai OTT.

Baca juga: Pimpinan KPK Minta Maaf Usai Tetapkan Kabasarnas Tersangka, Samad: Memalukan

Dalam ekspos itu disepakati terdapat bukti yang cukup atas dugaan suap dan penanganan terhadap Henri dan Afri diserahkan kepada Puspom TNI.