Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dirut Pertamina Blusukan Pantau Ketersediaan LPG Subsidi 3 Kg di Bali

Kompas.com - 30/07/2023, 17:27 WIB
Anissa DW,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan pemantauan distribusi LPG subsidi 3 kg dengan meninjau sejumlah pangkalan dan agen LPG 3 Kg di Bali, Minggu (30/7/2023).

Pada kegiatan tersebut, Nicke ditemani anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia I Nyoman Parta.

Sebagai informasi, peninjauan itu digelar untuk memonitor ketersediaan LPG subsidi secara langsung di lapangan. Sebelumnya, Nicke sudah melakukan monitoring seluruh pasokan LPG Subsidi melalui command center Pertamina pada Sabtu (29/7/2023).

Nicke bersama Nyoman mengunjungi Pangkalan LPG 3 Kg I Kadek Sudarma dan Pangkalan LPG 3 Kg I Made Budhiarta di kawasan Sukawati, Gianyar, serta Pangkalan LPG 3Kg Usaha Dagang di Denpasar.

Baca juga: Dirut Pertamina Pantau Penyaluran LPG dari PIEDCC

Nicke mengingatkan kepada penjaga pangkalan untuk tidak khawatir karena pasokan LPG aman dan akan terus ada pengiriman.

“Pasokan aman. Jadi, jangan khawatir. Contohnya, hari ini, memang sudah ada jadwal pengiriman,” ujar Nicke dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Menurut Nicke, seiring jumlah konsumsi yang meningkat, pihaknya akan terus berupaya menambah pasokan. Salah satunya, adalah melalui operasi pasar.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa yang berhak untuk menikmati LPG subsidi 3 kg adalah masyarakat kurang mampu.

Baca juga: Gelar Rapat Bersama Pertamina, Ini Upaya Bupati Kediri Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg

“Seperti tertulis di tabung, hanya untuk masyarakat miskin. Masyarakat di luar kategori itu harus membeli LPG nonsubsidi. Kuota LPG nonsubsidi juga akan kami tambah sehingga tidak semua lari ke LPG 3 kg. Pasalnya, 96 persen konsumen saat ini menggunakan LPG 3 kg,” ucap Nicke.

Nicke menegaskan, saat ini, pihaknya terus mendorong pendaftaran pembeli LPG subsidi 3 kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tujuannya, agar pemerintah memiliki data lengkap penyaluran LPG subsidi.

“Kami berupaya menjaga ketersediaan, jangan sampai langka. Soal harga, di setiap daerah sudah ditentukan HET-nya (harga eceran tertinggi). Bagi yang melanggar, kami akan memberikan tindakan tegas dengan tidak memberikan supply lagi,” kata Nicke.

Nicke pun mengucapkan terima kasih kepada I Nyoman Parta dan juga pemangku kepentingan lain, termasuk kepada masyarakat, yang terus bersinergi bersama Pertamina untuk memastikan bahwa ketersediaan LPG subsidi 3 kg aman.

Baca juga: Kelangkaan LPG 3 Kg, Pertamina Pastikan Stok di Pangkalan Aman

“Ayo (masyarakat) harus mau melakukan registrasi. Jika tidak mau, mohon maaf tidak akan dapat LPG 3 kg karena ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada pemerintah. Termasuk, jika menemukan ada penyelewengan. Ayo laporkan kepada kami di (call center) 135 supaya kami bisa tindaklanjuti,” ucap Nicke.

Sementara itu, I Nyoman Parta mengapresiasi kinerja Pertamina, khususnya Nicke, yang meninjau langsung ke lapangan untuk melihat ketersediaan LPG subsidi 3 kg.

“Apresiasi untuk Ibu Dirut yang terjun langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan LPG 3 kg. Saya menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak panik, karena gas ada, gas aman,” ucap I Nyoman Parta.

Untuk diketahui, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060. Salah satunya, dengan terus mendorong berbagai program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini operasional Pertamina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com