Danpuspom TNI Sampai Jampidmil Datangi Gedung KPK, Bahas Suap Kepala Basarnas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komanadan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).

Pantauan Kompas.com, Agung dan Julius datang bersama sejumlah pejabat militer lainnya, Jumat (28/7/2023).

Mereka adalah Kepala Badan Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) Mayjen Wahyoedho Indrajit, dan Oditur Jenderal (Orjen) TNI, Laksamana Muda Nazali Lempo.

Mereka tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.43 WIB.

Baca juga: Lelang Akal-akalan yang Seret Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi Jelang Pensiun

Dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kapuspen TNI Julius Widjojono mengatakan sore ini pihaknya akan datang ke KPK untuk berkoordinasi terkait dugaan suap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas), Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Ditemui awak media di Gedung KPK, Danpuspom TNI  Marsekal Muda Agung Handoko membenarkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak KPK terkait barang bukti dugaan suap Kabasarnas.

“Ya (koordinasi barang bukti),” kata Agung saat ditemui di KPK.

“Kita mau menyelesaikan,” tambahnya.

Baca juga: Puspom TNI Merasa Tidak Dilibatkan dalam Penetapan Tersangka Kepala Basarnas

Sebagai informasi, dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, pihak Puspom TNI memandang penetapan tersangka terhadap Kabasarnas tidak sesuai prosedur.

Sebab, Kabasarnas merupakan prajurit TNI dan tunduk pada ketentuan militer.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan orang kepercayaannya, Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka.

Afri merupakan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas. Ia juga merupakan prajurit TNI Angkatan Udara (AU) berpangkat Letkol Adm.

Mereka diduga menerima suap hingga Rp 88,3 miliar sejak 2021-2023 dari berbagai pihak. KPK juga menetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka.

Baca juga: Kepala Basarnas Nilai Penetapan Tersangka oleh KPK Tidak Sesuai Prosedur

Sebagian dari terduga penyuap itu adalah Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.

Mereka memberikan uang sekitar Rp 5 miliar kepada Henri melalui Afri karena ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan peralatan di Basarnas.

Pengusutan dugaan korupsi di Basarnas diungkap ke publik setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7/2023).

Sementara itu, Henri menyatakan siap bertanggung jawab atas kebijakannya sebagai Kepala Basarnas.

Ia mengaku uang yang diterima melalui Afri bukan untuk kebutuhan pribadi melainkan kantor.

“Tujuannya memang untuk itu,” ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com.