TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan para penjabat (pj) kepala daerah untuk bersikap netral, serta tidak terlibat dalam pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Tito mengingatkan, para penjabat kepala daerah masih berstatus sebagai birokrat yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
"Penjabat ini adalah birokrat yang tujuannya hanya mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan. Saya minta betul-betul mengambil posisi netral tidak berafiliasi pada partai manapun atau calon siapa pun," kata Tito di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Kaji Cara Awasi Hitung Suara 2 Panel di TPS
Tito memperingatkan, sikap penjabat kepala daerah yang tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi, dapat menciptakan kekisruhan di tengah masyarakat.
"Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung," kata dia.
Baca juga: Parpol Pengusung Ganjar Gelar Pelatihan Juru Kampanye Sambut Pemilu 2024
Ia menambahkan, keterlibatan dalam politik praktis wajar bila dilakukan kepala daerah definitif yang memang berstatus sebagai anggota partai politik.
Namun, ia juga mewanti-wanti agar kepala daerah jangan hanya sibuk mengurusi kepentingan politiknya untuk memenangkan Pemilu atau Pilkada 2024.
"Kita harus tetap menjaga pemerintahan harus tetap berjalan, jangan sampai kemudian pemerintahan pelayanan publik terganggu karena sibuk untuk berkontestasi sendiri atau sibuk untuk pemenangan partai," kata Tito.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.