Mahfud: Buruh Indonesia di Mana Pun Tak Bisa Ditekan, Termasuk di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, buruh Indonesia yang berada di mana pun tidak bisa lagi ditekan.

Hal itu disampaikan Mahfud setelah menerima delegasi perwakilan serikat buruh dari beberapa negara, seperti Belgia, Malaysia, dan Jepang di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Delegasi serikat buruh itu menyatakan keprihatinannya atas kondisi demokrasi dan berbagai tekanan yang dialami oleh para anggota serikat buruh di Myanmar oleh pemerintah junta militer di sana.

Baca juga: Mahfud MD: Intrik Politik Sah-sah Saja asal Tak Timbulkan Perpecahan

Perwakilan serikat buruh mengharapkan peran aktif Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN dalam mendorong perbaikan kondisi di Myanmar.

“Kaum buruh di mana pun perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dan tidak lagi bisa ditekan, termasuk di Myanmar,” kata Mahfud selepas menerima delegasi serikat buruh, dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis (20/7/2023).

Mahfud menyampaikan bahwa Pemerintah RI juga mengalami kesulitan dalam melindungi tenaga kerja WNI yang bekerja di Myanmar karena kondisi di sana.

Terlebih, terhadap tenaga kerja WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

Baca juga: Temui Menkumham, Serikat Buruh Internasional Dorong Indonesia Bantu Pulihkan Demokrasi di Myanmar

Berkaitan dengan ini, kata Mahfud, negara-negara ASEAN saat KTT Labuan Bajo pada Mei lalu telah menyepakati untuk bekerja sama menghadapi TPPO.

Mahfud menekankan bahwa Pemerintah RI tidak akan meninggalkan kaum buruh.

“Selama ini untuk masalah sosial yang terkait perburuhan tidak akan meninggalkan kaum buruh dan akan selalu melakukan dialog dengan kaum buruh,” kata Mahfud.