Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Buka Suara soal Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar

Kompas.com - 07/07/2023, 13:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi buka suara soal pertemuan antara Pemerintah Thailand dan Junta Myanmar beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan informal. Retno mengonfirmasi, pertemuan itu hanya dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith.

Artinya, pertemuan itu tidak dihadiri oleh Menlu lain di kawasan ASEAN.

Adapun pertemuan itu dihelat Thailand bertujuan agar negara-negara ASEAN melibatkan Myanmar sepenuhnya dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Indonesia sendiri memilih tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Baca juga: Indonesia Pilih Tak Hadiri Undangan Thailand yang Ingin Bertemu Junta Myanmar

"Jadi sekali lagi, itu adalah informal meeting. Dari ASEAN, hanya Menlu Laos yang hadir dalam pertemuan informal meeting tersebut," kata Retno dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).

Retno lantas menyampaikan bahwa negara-negara di ASEAN harus tetap mengacu pada Konsensus Lima Poin (5PC) untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar.

Adapun 5PC adalah keputusan para pemimpin ASEAN yang merupakan hasil dari pertemuan khusus pada April 2021 lalu. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

"Track yang diambil dalam pelaksanaan 5PC tentu merupakan main track dalam menyelesaikan isu yang ada di Myanmar," kata Retno.

Baca juga: Soal Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar, RI: Pendekatan Satu Pihak Tak Sesuai 5 Poin Konsensus

Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023, telah melakukan ratusan pendekatan (engagements). Dalam tujuh bulan terakhir misalnya, Indonesia telah melakukan 110 engagement, baik berupa pertemuan langsung (in person), virtual, maupun percakapan melalui telepon.

Dia menyatakan, engagement dengan semua pihak adalah kunci dalam mengimplementasikan 5PC.

"Di sela-sela antara pertemuan ASEAN, antara KTT (summit) misalnya, dengan AMM/PMC, dan antara AMM/PMC dengan persiapan summit (ke-43), yang akan datang, Indonesia sebagai chair telah dan akan terus melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak," jelas Retno.

Baca juga: Thailand Benarkan Jadi Tuan Rumah Bahas Junta Myanmar, Indonesia Pilih Tak Gabung

Sebelumnya diberitakan, Indonesia memilih tidak hadir dalam pertemuan yang dihelat Thailand. Menurut Kemenlu RI, pertemuan yang dilakukan satu pihak saja menyalahi mandat Konsensus Lima Poin (Five Points of Consensus/5PC).

"Jika engagement ini hanya dilakukan dengan satu pihak saja, maka upaya tersebut boleh dikatakan menyalahi mandat 5PC," terang Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin (20/6/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com