Bantu Redakan Konflik di Myanmar, RI Sudah Lakukan 110 Pendekatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L. P. Marsudi kembali menekankan Konsensus Lima Poin (5PC) menjadi satu-satunya cara yang disepakati ASEAN untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

5PC adalah keputusan para pemimpin ASEAN yang merupakan hasil dari pertemuan khusus pada April 2021.

Pada pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

"Beberapa prinsip yang dijalankan Indonesia yaitu menjadikan 5PC, 5-Points Consensus sebagai rujukan utama, menjadikan keputusan pemimpin ASEAN sebagai dasar bertindak," kata Retno dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Baca juga: Menlu Retno Buka Suara soal Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar

Adapun 5PC terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Retno menuturkan, sebagai salah satu mandat 5PC, Indonesia telah melakukan banyak pendekatan (engagements).

Dalam waktu hampir 7 bulan, ada 110 pendekatan yang sangat intensif dan secara inklusif untuk membantu Myanmar mengatasi krisis di negaranya.

"110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan in person, virtual, maupun melalui percakapan telepon, termasuk engagements saya secara in person baik dengan Menlu NUG maupun Menlu SAC dalam beberapa kali," ucap Retno.

Menurut dia, pendekatan yang intensif dan inklusif penting dilakukan dan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, mendengarkan posisi masing-masing pihak, dan mencoba membangun jembatan untuk mempersempit perbedaan.

Lalu, mendorong de-eskalasi kekerasan dan renouncing the use of force, mendorong dialog inklusif, dan mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan dengan prinsip no-one left behind.

Baca juga: Hari Ini, 13 WNI Korban TPPO di Myawaddy Myanmar Tiba di Jakarta

Engagements kata Retno, bukan merupakan tujuan. Namun, merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama.

"Oleh karena itu engagements ini merupakan building block yang pertama," beber Retno.

Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Baca juga: Pemerintah Kirim Bantuan Rp 7,8 Miliar untuk Warga Terdampak Siklon di Myanmar

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.