Pilot Susi Air Masih Disandera, Eks Ketua Komnas HAM Singgung soal Perjanjian Jeda Kemanusiaan yang Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik menyinggung soal pilot Susi Air, Philips Mark Marthens, yang tak kunjung dibebasan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) faksi Egianus Kogoya.

Taufan mengatakan, sudah enam bulan Philips disandera, tapi tidak ada kemajuan dalam penyelamatan warga Selandia Baru itu.

Menurutnya, dua pihak baik KKB maupun pemerintah memiliki tanggungjawab atas peristiwa penyanderaan itu.

"KKB Egianus melanggar berbagai ketentuan hukum internasional dan hak asasi manusia, sementara pemerintah ditanyai tanggungjawab keamanan karena Papua adalah bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Taufan dalam keterangan tertulis, Kamis (6/7/2023).

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud: Terus Berproses

Taufan mengatakan, peristiwa penyanderaan ini adalah puncak dari eskalasi kekerasan yang meningkat di Papua sejak peristiwa rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya 2019 lalu.

Pemerintah dan Komnas HAM sebenarnya sudah berupaya agar eskalasi mereda dan membuat perjanjian jeda kemanusiaan bersama OPM dari kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Dewan Gereja Papua, dan Majelis Rakyat Papua.

Perjanjian itu kemudian ditandatangani pada 11 November 2022 di Jenewa, dengan harapan bisa menjadi langkah baik menurunkan eskalasi kekerasan di Papua.

"Sayangnya, perjanjian Jeda Kemanusiaan yang merupakan langkah baik ini tidak diteruskan bahkan dibatalkan sepihak oleh Komnas HAM periode 2022-2027 tanpa alasan yang mendasar serta tanpa konsultasi dengan berbagai pihak yang telah menyiapkan Jeda Kemanusiaan Papua, terutama dengan pihak Papua," kata Taufan.

Baca juga: Kontras Sebut Perjanjian Jeda Kemanusiaan Komnas HAM Gagal Berikan Solusi untuk Konflik Papua

Taufan juga merasa kecewa karena Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) tidak mengambil alih Jeda Kemanusiaan yang dibatalkan oleh Komnas HAM.

Ia mengatakan, upaya Jeda Kemanusiaan ini seharusnya menjadi jalan keluar konflik bersenjata di Papua, karena pendekatan damai sudah terbukti di Indonesia.

"Kita memiliki succes story penyelesaian konflik, yakni Aceh melalui perundingan damai yang menghasilkan Perjanjian Helsinki," ujarnya.

Sebaliknya, pendekatan militer yang saat ini dilakukan diyakini tak bisa mengatasi konflik yang terjadi di Papua.

Misalnya, konflik separatisme yang terjadi di Philippina Selatan antara pemerintah dengan bangsa Moro, masih pasang-surut sampai saat ini.

Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Banyak Hal yang Kita Lakukan, tapi Tak Bisa Dibuka

Di Thailand Selatan konflik juga antara pemerintah dengan muslim Pattani yang ingin memisahkan diri, juga di Myanmar bahkan lebih rumit antara pemerintah dengan opisisi pimpinan Aung San Syu Ki, juga dengan kelompok suku-suku seperti Karen, Kachin dan juga Rohingya diwarnai yang malah diwarnai kejahatan genosida.

"Tak satu pun pendekatan keamanan sukses menyelesaikan masalah," kata Taufan.

Sebagai informasi, Philips Mark Marthens disandera setelah pesawat yang dipilotinya dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023.

Saat itu, pesawat tersebut mengangkut lima penumpang yang merupakan orang asli Papua (OAP).

Philips dan kelima OAP disebut sempat melarikan diri ke arah yang berbeda. Kelima OAP telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Philips disandera oleh KKB.

Baca juga: Langkah Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan Dinilai Bisa Lukai Kepercayaan Tokoh Papua