Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Pemerintah Turuti Tuntutan Dikhawatirkan Bikin KKB Kian "Pede" Beraksi

Kompas.com - 05/07/2023, 13:02 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah menuruti tuntutan syarat pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens menimbulkan kekhawatiran.

Pasalnya, apabila pemerintah benar-benar memenuhi syarat pembebasan, hal itu justru membuat Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kian percaya diri melancarkan aksi gangguan keamanan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyatakan bukan tidak mungkin KKB semakin percaya diri setelah kemauannya dipenuhi pemerintah.

Namun demikian, Fahmi yakin bahwa aparat TNI dan Polri pasti sudah mengantisipasi hal itu.

"Semua dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap perkembangan juga dievaluasi, termasuk dampak dan risiko yang mungkin hadir dalam setiap langkah, hingga kemungkinan terburuk," kata Fahmi kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Menanti Pembebasan Pilot Susi Air dan Harapan Resolusi Konflik di Papua

Fahmi mengatakan, potensi eskalasi gangguan keamanan di daerah konflik pada dasarnya tak bisa dihindarkan.

Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi ialah penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru ini juga berdampak terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka.

Oleh karena itu, Fahmi mengatakan bahwa rasa kekhawatiran terhadap KKB ke depan sebaiknya dikesampingkan dulu.

"Saat ini prioritasnya adalah bagaimana agar KKB melepas Philip Mehrtens sesegera mungkin," ujar Fahmi.

Di samping itu, Fahmi yakin bahwa pemerintah baik aparat TNI dan Polri tidak gegabah dalam hal menuruti syarat pembebasan Philip.

Menurutnya, rencana aksi pasca-pembebasan pasti tetap disiapkan dan dijalankan oleh aparat.

"Terutama untuk menegaskan kedaulatan, memulihkan kepercayaan, meningkatkan rasa aman dan menegakkan hukum," tegas dia.

Diketahui, KKB menyandera Philip sejak 7 Februari 2023. Dalam perjalanannya, KKB membandrol Rp 5 miliar sebagai syarat melepas Philip.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tak masalah bila KKB mengajukan syarat tersebut.

Baca juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud: Terus Berproses

Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo di di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Yudo kini menyerahkan proses negosiasi pembebasan Philip kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge.

Edison bahkan kini sudah berada di Wamena guna menyiapkan pesawat untuk membebaskan Philip.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com