BP2MI Kerja Sama dengan PPATK Telusuri Aliran Dana Terkait TPPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Besok, BP2MI sudah mulai bekerja untuk menyampaikan beberapa nama untuk kita tracing terkait aliran-aliran dana yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang,” kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Kepala BP2MI: Ada Oknum Polri dan TNI Terlibat dalam Kasus TPPO, bahkan di BP2MI

Benny menyebutkan bahwa BP2MI baru menerima data dari PPATK terkait laporan aliran dana itu.

“Diduga kuat satu orang BP2MI, tentu masih kami rahasiakan namanya, terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal, besok kami lakukan pemanggilan, pemeriksaan secara intensif,” ujar Benny.

Benny mengatakan, apabila pegawai BP2MI itu benar-benar terlibat, maka akan menerima sanksi yang berat.

“Sanksi berat termasuk pemecatan, akan kami lakukan kepada yang bersangkutan. Kami serius dan kami tidak main-main dalam hal ini,” kata Benny.

Baca juga: Mahfud: Siapa Pun Tidak Boleh “Bekingi” TPPO, Entah TNI atau Polri, Gilirannya Akan Ditindak

Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, siapapun tidak boleh menjadi “backing” TPPO.

“Oknum di institusi pemerintahan kalau sudah bicara backing, entah itu kantor pemda, entah itu camat, entah TNI, entah Polri, entah imigrasi, akan sampai pada gilirannya untuk juga ditindak,” kata Mahfud.

Mahfud menyebutkan bahwa siapa pun yang “mem-backing-i” TPPO melawan konstitusi.

“Melawan konstitusi itu melawan hukum negara, akan ditindak tegas,” ucap Mahfud.

Baca juga: Satgas TPPO Polri Tangkap 668 Tersangka dan Selamatkan 1.861 Korban

Mahfud mengatakan, fokus pemerintah saat ini menyelamatkan korban TPPO dan mencari agen pengirim korban.

“Sekarang kita lebih utamakan selamatkan korban dan siapa agen, siapa pengirimnya. Nanti akan melangkah ke situ. Oleh sebab itu, jangan main-main, ini masalah kemanusiaan,” kata Mahfud.

Adapun berdasarkan data Satgas TPPO dari 5 Juni sampai 3 Juli 2023, satgas telah menindak 698 tersangka.

Selama kurun waktu itu pula, pemerintah juga mengeklaim telah menyelamatkan 1.943 korban.