Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AL Akan Bangun Kapal "Sistership" KRI Bung Karno-369

Kompas.com - 03/07/2023, 14:03 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut (AL) ingin membangun sistership atau kapal kedua yang setipe dengan KRI Bung Karno-369.

Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan, pengadaan kapal sistership KRI Bung Karno-369 itu akan dilaksanakan pada 2024.

“Jadi progamnya untuk tahun depan, namun sekarang sudah ada blueprint-nya,” kata Ali di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Deretan Alutsista yang Dikerahkan TNI AL dalam Latihan Armada Jaya 2023: Kapal Selam, Helikopter hingga Ranpur

Dalam desainnya, kapal sistership itu memiliki ukuran yang lebih panjang dibanding KRI Bung Karno-369 saat ini.

“Cuma jenisnya sama, sama-sama korvet. Dari desain hampir sama, cuma panjangnya bertambah sedikit, tambah 2–3 meter saja,” ucap KSAL.

“Persenjataannya nantinya akan sama,” kata dia lagi.

Sama seperti KRI Bung Karno-369, sistership itu akan diproduksi oleh perusahaan dalam negeri.

Baca juga: Alasan Megawati Dapat Brevet Kehormatan Hidro-oseanografi TNI AL

Adapun TNI AL baru saja meresmikan KRI Bung Karno-369. Peresmian dipimpin oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Ketua DPR RI Puan Maharani di Markas Kolinlamil, pada 1 Juni 2023 atau bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.

KRI Bung Karno-369 kemudian bermarkas di Komando Armada (Koarmada) I, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

KRI Bung Karno-369 merupakan kapal korvet pertama buatan dalam negeri dan akan menjadi kapal kepresidenan menggantikan KRI Barakuda-633 yang sudah beroperasi selama 27 tahun.

Kapal produksi PT Karimun Anugrah Sejati di Batam ini juga akan dioperasionalkan dalam mendukung pelaksanaan operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

“Dalam kondisi damai, ini lebih diperuntukkan untuk kapal kepresidenan, tetapi apabila situasi mendesak bisa saja untuk keperluan kombatan full,” ujar KSAL, dikutip dari keterangan Dispenal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com