Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies-Puan Berjumpa Saat Naik Haji, Sudirman Said: Sama-sama Ingin yang Terbaik

Kompas.com - 30/06/2023, 16:31 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said menyatakan, pertemuan Anies Baswedan dan Puan Maharani di Tanah Suci menunjukan keinginan yang sama untuk memperbaiki bangsa.

Menurutnya, kehangatan pertemuan keduanya membawa kesejukan untuk masyarakat jelang Pemilu 2024.

“Kami mensyukuri perkembangan yang akhir-akhir ini terjadi. Bahasan batin yang sesungguhnya sama-sama menginginkan yang terbaik untuk negeri kita,” tutur Sudirman pada Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

“Semoga terus bersemayam dalam jiwa para pemimpin politik kita,” sambung dia.

Baca juga: Anies dan Puan Bertemu di Tanah Suci, Nasdem: Semua Bisa Damai...

Adapun Puan dan Anies bertemu di Mina, Arab Saudi saat lempar jumrah kedua yang berlangsung Jumat (29/6/2023) waktu saudi arabia (WSA).

Keduanya disebut tak sengaja bertemu, lalu berbincang dengan akrab dan saling mendoakan masing-masing.

Dalam pandangan Sudirman, pertemuan keduanya bisa menurunkan tensi pendukung masing-masing yang kian meninggi jelang kontestasi elektoral.

“Rakyat Indonesia merasakan kesejukan dan kedamaian bila para tokoh saling sapa, saling silaturahmi, dan saling mendoakan untuk kebaikan,” tutur dia.

Baca juga: Puan Bertemu Anies Usai Lempar Jumrah di Mina, Bicarakan soal Apa?

Diketahui Anies saat ini merupakan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Koalisi tersebut diisi oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara Puan merupakan ketua DPP PDI-P yang diperintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk membuka komunikasi dengan pimpinan berbagai partai politik untuk memperkuat dukungan pada Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com