Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pilpres 2024, Golkar Ingin Lebih dari Dua Pasangan Calon

Kompas.com - 27/06/2023, 19:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyampaikan bahwa partainya ingin Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menampilkan lebih dari dua pasangan calon (paslon).

Hal ini disampaikannya ketika ditanya soal dinamika koalisi yang ada menjelang Pemilu 2024. Ia menyampaikan bahwa koalisi yang ada saat ini masih sangat dinamis.

"Dan kita maunya lebih dari 2 (paslon) begitu, supaya pilihannya tambah banyak," kata Nurul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Baca juga: Disebut Ikut Dukung Prabowo, Golkar Mengaku Masih Mau Pilih-pilih

Menurut Nurul, hal itu juga tak akan menjadi masalah apabila berujung pada Pilpres dua putaran.

Nurul lantas mengutip pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto agar partainya tidak buru-buru menentukan sikap terkait Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, Golkar memilih berpikir dan menimbang terlebih dulu untuk bersikap sebelum Agustus 2023.

"Kalau Pak Ketua Umum kami masih ya, prinsipnya masih ada waktu untuk berpikir kemudian menentukan strategi yang lain ataupun memilih dengan siapa begitu," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Baca juga: PAN Condong Dukung Prabowo Capres 2024 Bareng Golkar, Gerindra, dan PKB

Meski pendaftaran calon presiden belum dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejauh ini ada tiga nama bakal calon presiden (bacapres) yang diusung partai politik maupun koalisi.

Tiga nama itu yakni Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo.

Kemudian, Anies Baswedan diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lalu, Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra.

Namun, dinamika koalisi hingga dukungan partai politik terhadap capres itu masih bisa bertambah atau berubah seiring berjalannya waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com