Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Lembaga Negara Dorong Pembuatan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan di Indonesia

Kompas.com - 26/06/2023, 16:38 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) enam Lembaga Negara mendorong pembuatan mekanisme pencegahan penyiksaan di Indonesia.

KuPP tersebut terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca juga: ART Asal Pemalang Nangis Dipelukan Ayah Saat Hakim Tunjukkan Foto Penyiksaan

Selain itu, ada juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

"KuPP mendorong lahirnya mekanisme pencegahan penyiksaan di Indonesia, termasuk dengan meratifikasi protokol opsional dari konvensi menentang penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya (CAT)," ujar Komisioner KND Fatimah Asri Muthmainnah dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (26/6/2023).

Fatimah mengatakan, ratifikasi protokol opsional tersebut akan memperkuat mekanisme nasional untuk pencegahan penyiksaan sekaligus meneguhkan komitmen negara untuk pemenuhan hak konstitusional.

Juga untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

"KuPP juga hendak mengingatkan pemerintah untuk membuat laporan periodik pelaksanaan konvensi CAT yang tertunda sejak 2012," ucap dia.

Baca juga: Kerja Komnas HAM Dinilai Lambat Tuntaskan Kasus Dugaan Penyiksaan 7 Anak di Papua

Di sisi lain, KuPP juga memberikan apresiasi untuk keterbukaan dan transparansi dari berbagai instansi dalam upaya mencegah keberulangan tindakan penyiksaan.

KuPP juga mengajak masyarakat sipil bersama-sama mengambil langkah untuk menghentikan praktek penyiksaan yang berlangsung di tengah masyarakat.

Dorongan tersebut juga berkaitan dengan peringatan hari internasional menentang penyiksaan yang diadakan setiap 26 Juni, sejak 1988.

Indonesia sendiri, kata Fatimah, telah menyatakan komitmen secara internasional untuk ikut gerakan tersebut sejak 1999.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com