Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jemaah Dapat Undangan Ibadah Haji Gratis dari Raja Salman, Merinding dan Terharu

Kompas.com - 21/06/2023, 20:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 50 orang dari Indonesia mendapat undangan langsung dari Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, untuk beribadah haji gratis di Mekkah, Arab Saudi.

Mereka akan diberangkatkan pada malam hari ini, Rabu (21/6/2023), usai Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi melepas secara langsung di kawasan Jakarta Selatan.

Salah seorang jemaah calon haji bernama Eko (38), mengaku senang dan terharu menerima kesempatan berharga ini. Ia merupakan pengajar di Pesantren At Taqwa, Banten, yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji.

"Alhamdulillah, saya terharu, senang banget apalagi haji itu panggilan ya. Insya Allah ini panggilan ke tanah suci, minta doanya semoga bisa menjalankan ibadah dengan aman, sehat, dan menjalankan semua rangkaian rukun Islam yang kelima. Merinding ini," kata Eko saat ditemui di acara pelepasan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu.

Baca juga: 50 Orang Diundang Raja Salman Ibadah Haji Gratis, Ada Imam Besar Istiqlal hingga Wakapolres Jaksel

Senada dengan Eko, calon jemaah haji lainnya, Mirna (41), juga mengaku senang.

Pasalnya, perjalanan ibadah haji kali ini mendapat undangan secara khusus dari pemerintah Arab Saudi.

Mirna mengaku pernah menjalani ibadah haji khusus dengan uang pribadi beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah, sebelumnya sudah pernah. Kita juga senang banget diundang lagi. Apalagi sama Raja Salman, bukan karena pribadi, ya," kata Mirna di kesempatan yang sama.

Dalam perjalanan kali ini, ia ditemani suaminya yang mengurus seluruh pendaftaran. Mirna mengatakan, kala itu suaminya ditawari untuk berangkat haji atas undangan dari pemerintah setempat.

"Ada, pasti ada (data yang diminta). Itu pengajuannya sudah lama. Mungkin disetujuinya baru sekarang. (Sempat diminta) paspor yang masih berlaku sama KTP. Itu baru dua minggu (sebelum berangkat) baru diminta," ujar Mirna.

Baca juga: Bertambah 6, Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Meninggal di Arab Saudi Jadi 97 Orang

Diketahui, jemaah haji memang harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi.

Nantinya, kedutaan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan akan memilih siapa yang berhak berangkat.

Jemaah haji undangan khusus ini akan berada di Tanah Suci sekitar 17 hari. Seluruh kebutuhan seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi mengatakan, Kerajaan Arab Saudi memang mengundang beberapa orang dari negara pilihan untuk melaksanakan haji ke Arab Saudi setiap tahun.

Baca juga: Jelang Puncak Haji, Jemaah Berangkat Bertahap ke Arafah Mulai 26 Juni 2023

Program ini merupakan bagian dari Program Tamu Raja Salman dalam rangka mempererat hubungan Arab Saudi dengan negara-negara islam di seluruh dunia.

Tahun ini, Indonesia menerima undangan untuk 50 orang.

"Kalau kuota haji secara keseluruhan (Indonesia di tahun 2023) sekitar 221.000 jemaah. Kalau untuk undangan (dari Raja Salman hari ini diberangkatkan) sekitar 50 (orang)," kata Faisal.

Selain Eko dan Mirna, ada pula sejumlah tokoh publik yang turut mendapat undangan haji gratis, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Bukhori SA.

Kemudian, Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Harun dan Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora.

Baca juga: 50 Orang Diundang Raja Salman Ibadah Haji Gratis, Ada Imam Besar Istiqlal hingga Wakapolres Jaksel

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com