Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Faktor Penentu Cawapres

Kompas.com - 20/06/2023, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJUMLAH partai sudah mengumumkan bakal calon presiden. Nama-nama yang muncul adalah tokoh yang selama ini memang terdeteksi paling populer dan mendapatkan elektabilitas tertinggi di publik. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

Sejauh ini, Anies Baswedan sudah didukung tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat.

Ganjar Pranowo sudah didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Gubernur Jawa Tengah ini juga didukung partai non-parlemen: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Sementara Prabowo Subianto sudah didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Pascapengumuman calon presiden dari beberapa partai tersebut, pembicaraan lanjutannya adalah tentang bakal calon wakil presiden (Bacawapres).

Sampai saat ini, belum ada kata sepakat di antara anggota koalisi Pilpres mengenai nama pendamping bakal calon presiden mereka masing-masing.

Tulisan ini akan mengemukakan empat faktor yang kemungkinan besar akan menjadi pertimbangan dalam penentuan calon wakil presiden tersebut: elektabilitas tokoh, latar belakang sosiologis, kualitas personal, dan partai pendukung koalisi.

Elektabilitas

Pertama, faktor elektabilitas. Faktor ini sangat penting mengingat tiga tokoh Bacapres yang paling kompetitif sejauh ini tidak ada yang benar-benar dominan.

Kejar-kejaran suara masih terjadi. Posisi atas masih fluktuatif. Bahkan tidak ada di antara mereka yang mendapatkan dukungan di atas 50 persen jika ketiganya bertarung dalam satu pemilihan.

Karena itu, jika Pilpres diiukuti oleh tiga tokoh populer ini, Pilpres kemungkinan besar akan berlangsung dalam dua putaran.

Berdasarkan data pelbagai survei saat ini, pertarungan tidak hanya akan ketat di putaran pertama, tapi juga akan sangat kompetitif di putaran kedua.

Itu sebabnya, para elite partai, Bacapres, dan pihak-pihak terkait terlihat sangat hati-hati dalam menentukan tokoh pendamping.

Bacawapres potensial adalah mereka yang kira-kira bisa menambal suara. Aspek elektabilitas tokoh akan sangat dipertimbangkan.

Dalam pelbagai jajak pendapat publik, termasuk yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sampai saat ini tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara posisi Bacawapres dengan elektabilitas tokoh Bacapres.

Elektabilitas Bacapres lebih banyak ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan calon pendampingnya.

Faktor Sosiologis

Karena itu, kemungkinan faktor elektabilitas ini akan diperluas pengertiannya, bukan hanya terkait elektabilitas langsung sang tokoh, tapi juga basis sosiologisnya. Ini faktor kedua.

Dalam literatur ilmu politik, pendekatan sosiologis dalam melihat perilaku pemilih sangat populer.

Dalam buku "The People’s Choice (1994)", Lazarsfeld, Berelson, dan Gauget menyimpulkan bahwa tindakan pemilih dimotivasi oleh predisposisi latennya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com