Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Resah, Sinyal Belum Dulang Keuntungan dari Dukung Anies?

Kompas.com - 09/06/2023, 17:57 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Partai Demokrat supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan pendampingnya dinilai wujud keresahan mereka karena belum mendapatkan keuntungan politik.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari, desakan Partai Demokrat bisa dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan mereka mengamankan perolehan suara atau elektoral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Salah satu upaya Partai Demokrat mengamankan kepentingan elektoral mereka adalah dengan mengupayakan supaya sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa terpilih menjadi bakal cawapres Anies.

Baca juga: PDI-P: Dengan Kerendahan Hati, Kami Tawarkan Demokrat Kerja Sama

"Soal Cawapres, memang Partai Demokrat ini sangat berkepentingan untuk punya Cawapres. Pertama memang karena secara ideologi kan Anies ini (didukung) kelompok pemilih Islam," kata Qodari dalam keterangannya saat dihubungi pada Jumat (9/6/2023).

KPP saat ini berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari ketiga partai anggota KPP itu, kata Qodari, baru 2 partai yang mendapatkan keuntungan politik dari mendukung Anies sebagai bakal capres.

PKS, kata Qodari, secara otomatis sudah meraih keuntungan politik dengan ikut mengusung Anies. Meskipun mereka sudah menyodorkan Ahmad Heryawan sebagai kandidat bakal cawapres, kemungkinan besar tidak dipilih oleh Anies.

Qodari mengatakan, keuntungan politik yang diraih PKS dengan mendukung Anies adalah memperluas basis kelompok Islam pemilih menjelang Pemilu 2024.

"Kalau PKS tanpa punya wakil pun dia sudah dapat insentif elektoral dengan mencalonkan Anies Baswedan," ucap Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Keuntungan yang didapatkan PKS itu, kata Qodari, juga dirasakan oleh Partai Nasdem yang mengusung Anies.

"Nasdem pun sudah punya insentif elektoral karena Nasdem yang pertama mencalonkan Anies. Jadi boleh dibilang Anies itu identik dengan Nasdem," ucap Qodari.

Sedangkan Demokrat, menurut Qodari, sampai saat ini terlihat belum mendapatkan keuntungan elektoral dari memberikan dukungan kepada Anies.

Maka dari itu desakan Partai Demokrat supaya Anies segera mendeklarasikan bakal cawapres bisa dilihat sebagai strategi mengulur waktu untuk melihat peta politik mendatang, serta perhitungan terkait dampak elektoral yang bisa mereka dapatkan.

"Jadi yang belum punya cantolan suara ini Demokrat," kata Qodari.

Baca juga: Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades


Secara terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengungkap data yang menunjukkan Partai Demokrat belum sepenuhnya melakukan kerja politik buat mendukung Anies sebagai bakal capres.

"Data survei menunjukkan para pemilih atau konstituen dari partai-partai di koalisi perubahan belum solid menjatuhkan pilihan terhadap Anies, tidak terkecuali Partai Demokrat," kata Bawono dalam keterangannya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com