Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan AHY Minta Anies Segera Deklarasi Cawapres: Kalau Kurang Waktu, Kerja Lebih Rumit

Kompas.com - 07/06/2023, 21:47 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong agar penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Anies Baswedan dilakukan lebih cepat.

Ia mengatakan semakin cepat ditentukan, maka mesin partai bisa segera bekerja dengan optimal untuk mengejar kemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Desak Koalisi Perubahan Tetapkan Cawapres Anies, AHY: Pemilu Tinggal Sekian Bulan Lagi

Menurutnya, masa kampanye selama 75 hari yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat singkat untuk bisa menyapa masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air.

Maka, lanjut AHY, Demokrat meminta agar Anies bisa segera menetapkan bacawapresnya agar segera bisa dikenal oleh masyarakat saat ini. Selain itu, semakin cepat penentuan bacawapres, juga akan mempercepat proses konsolidasi di akar rumput.

“Dengan demikian perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif, partai-partai politik sebagai pengusung insya Allah pada saatnya itu juga harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat,” papar dia.

Terakhir, AHY tak mempersoalkan jika tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) memiliki pandangan yang berbeda soal momentum penentuan bacawapres.

Baca juga: AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Jubir Anies: Kami Enggak Salah Pilih Teman Koalisi

Ia menganggap selama masih bisa saling berdiskusi maka proses di internal KPP masih berjalan dengan baik. Di sisi lain, AHY menganggap bahwa Demokrat juga punya kewajiban untuk mengingatkan waktu penetapan pendamping Anies tersebut.

“Kami punya kewajiban untuk mengingatkan, ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi, kalau kita mau sukses, jadi Indonesia itu besar dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan,” imbuh dia.

Diketahui Anies dan Tim Delapan KPP mengklaim telah mengantongi satu nama bacawapres. Tapi, penentuannya masih memerlukan serangkaian proses.

Baca juga: Puan Sebut AHY Kandidat Cawapres Ganjar, Demokrat: Kami Capresnya Anies

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief meminta agar deklarasi dilakukan segera untuk mengantisipasi semakin turunnya tingkat elektabilitas Anies.

Sementara itu, PKS dan Nasdem terus menyatakan bahwa momentum deklarasi berada di tangan Anies sesuai dengan nota kesepakatan pembentukan KPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com