Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: Prabowo Menang Telak atas Ganjar jika Anies Gagal Dapat Tiket Capres

Kompas.com - 06/06/2023, 11:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei LSI Denny JA memperlihatkan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menang telak dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jika bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, gagal mendapatkan tiket capres.

Berdasarkan perhitungan survei tersebut, Prabowo mendapat elektabilitas sebesar 50,4 persen. Sementara itug. Ganjar mendapatkan elektabilitas sebesar 43,2 persen.

Artinya, Prabowo menang atas Ganjar dengan selisih 7,2 persen. Namun, ada 6,4 persen responden survei masih menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Adapun jika ada tiga nama capres dalam Pilpres, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, maka Prabowo diproyeksi hanya unggul tipis dari Ganjar.

Baca juga: Soal Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Bantah Memasang, PDI-P Singgung soal Asumsi

Sementara itu, posisi dukungan capres tertutup tiga nama menunjukkan bahwa Prabowo unggul tipis dengan 33.9 persen, Ganjar di angka 31,9 persen, dan Anies sebesar 20,8 persen.

Prabowo hanya unggul dua persen dari Ganjar dari hasil survei capres tertutup pada tiga nama.

"Kemenangan Prabowo atas Ganjar lebih telak ketika head to head. Selisih kemenangan Prabowo atas Ganjar naik, dari selisih 2 persen menjadi selisih 7,2 persen," kata Direktur CPA LSI Denny JA, Ade Mulyana, dalam surveinya, Selasa (6/6/2023).

Ade mengatakan, kemenangan untuk Prabowo terjadi lantaran migrasi pemilih Anies yang tak berimbang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Unggul di Kalangan Pemilih Laki-laki

Berdasarkan survei yang sama, mayoritas pendukung Anies, lebih banyak berpindah ke Prabowo dibanding migrasi ke Ganjar. Totalnya mencapai 50,8 persen pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu ke Prabowo.

"Sedangkan ke Ganjar, hanya separuhnya, yaitu sekitar 25,4 persen," ujar Ade.

Sementara itu, potensi Anies gagal mendapat tiket capres disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA), ada kemungkinan tidak lagi mengusung Anies.

Kedua, kasus korupsi yang menimpa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Lalu, bisnis Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang terkena dampak, salah satunya jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti.

Artinya, menurut Ade, jika Partai Demokrat atau Nasdem tak lagi mencalonkan Anies maka tiket capres gagal didapat.

Sebab, tanpa kehadiran salah satu partai, KPP tidak mencapai minimum 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Generasi Z

"Belum tentu upaya menggagalkan Anies baswedan sebagai capres 2024 berhasil. Hasil tekanan politik dan hukum justru dapat memberikan militansi tambahan bagi koalisi perubahan. Semakin ditekan justru semakin hidup," kata Ade.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia.

Dengan 1.200 responden, margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilakukan pada tanggal 3-14 Mei 2023.

Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisis dengan metode kualitatif, seperti analisis media, in-depth interview, expert judgement, dan focus group discussion.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Geser Ganjar, Prabowo Kembali ke Puncak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com