Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan Mahfud soal Isu Penjegalan Anies Jadi Capres

Kompas.com - 06/06/2023, 10:06 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang juga pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar menjaga Anies Baswedan tetap berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Denny mengatakan, permintaan itu diungkapkan Mahfud agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat.

"Jadi pertemuan terakhir saya dengan Beliau itu, salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini, 'Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat'. Saya bilang 'Oh, ini ada apa ini' hahaha," kata Denny sembari tertawa dalam acara GASPOL! Kompas.com yang dikutip Minggu (4/6/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Mahfud MD Tak Campuri Urusan Pencapresan Anies

Denny mengaku tidak tahu apa yang melatarbelakangi Mahfud menyatakan hal itu.

Ia pun enggan menduga-duga apakah Mahfud memiliki maksud politis di balik pernyataan itu.

Namun, yang pasti, kata Denny, Mahfud membahasakan hal itu sebagai perintah.

"Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu, minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan,” ucap Denny.

Mahfud mengakui

Mahfud pun mengaku meminta tolong kepada Denny Indrayana agar tetap menjaga Anies Baswedan untuk bisa maju ke Pilpres 2024.

Tidak hanya ke Denny, Mahfud meminta tolong kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu untuk melakukan hal serupa.

Mahfud mengatakan, jika sampai Anies tidak mendapat tiket ke Pilpres 2024, pemerintah pasti dituduh melakukan penjegalan.

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS (Ahmad Syaikhu) juga saya minta, 'Tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau nda dapat tiket, pemerintah'," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny, 'Tolong itu dijaga'," ucap Mahfud.

Mahfud menegaskan, pemerintah pasti tidak ikut-ikutan dalam menentukan siapa capres yang maju ke Pilpres 2024.

Ia malah khawatir internal pro Anies, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang justru menggagalkan Anies maju.

Mahfud tolak jadi cawapres

Di sisi lain, Mahfud menolak tawaran dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk menjadi bakal cawapres pendamping Anies.

Baca juga: Mahfud di Pusaran Isu Penjegalan Anies Jadi Capres

Halaman:


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com