Kritik Rencana Kodam Tiap Provinsi, Imparsial: Tak Relevan dengan Konteks Ancaman Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial menilai bahwa rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi tidak relevan dengan konteks ancaman yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pembentukan kodam di setiap provinsi akan menguatkan komando teritorial (koter).

“Eksistensi komando teritorial tidak lagi memiliki relevansi dan signifikansi dengan konteks ancaman yang dihadapi secara geografi Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Gufron dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Gufron mengatakan, dengan semakin menguatnya koter, ruang dan kecenderungan bagi militer untuk berpolitik menjadi tinggi.

“Secara organisasional, koter dibangun dengan asumsi pembagian administrasi pemerintahan, karena itu strukturnya menduplikasi birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah hingga di level yang paling rendah,” ujar Gufron.

Baca juga: TNI AD Jawab Kritik Megawati: Penambahan Kodam di Tiap Provinsi untuk Efektivitas

Dengan struktur semacam itu, Gufron mengatakan, pimpinan atau komandan koter dapat terlibat secara langsung dengan pemerintah daerah, termasuk untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan di daerah.

“Aparat teritorial akan lebih banyak bertugas atau berkaitan dengan urusan politik, keamanan dalam negeri, dan pemerintahan sipil,” kata Gufron.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, pembentukan kodam di tiap provinsi itu untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi.

“Kodam baru yang nantinya akan ada di tiap provinsi bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, maupun konflik sosial,” kata Hamim saat dihubungi, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Kemenhan Didesak Hentikan Rencana Penambahan Kodam Tiap Provinsi

Hamim mengungkapkan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat semakin kompleks.

“Termasuk, TNI AD juga harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut,” ujar Hamim.

Oleh karena itu, TNI AD berencana membangun kodam di setiap provinsi.

Menurut Hamim, rencana itu sudah melalui pemikiran panjang dan pertimbangan yang matang.

“Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” kata Hamim.

“Undang-Undang mengamanatkan bahwa operasi militer juga dilakukan untuk keperluan selain perang (OMSP),” ujarnya lagi.

Baca juga: Wacana Penambahan Kodam Baru Dikhawatirkan Picu Politisasi TNI