Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD Jawab Kritik Megawati: Penambahan Kodam di Tiap Provinsi untuk Efektivitas

Kompas.com - 23/05/2023, 19:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat merespons kritik yang dilayangkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, rencana pembentukan kodam di setiap provinsi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi.

“Kodam baru yang nantinya akan ada di tiap provinsi bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dalam mendukung pemerintah daerah dan institusi lainnya, membantu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti bencana alam, persoalan pangan, maupun konflik sosial,” kata Hamim saat dihubungi, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Kemenhan Didesak Hentikan Rencana Penambahan Kodam Tiap Provinsi

Hamim menambahkan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat ke depan semakin kompleks.

“Termasuk TNI AD juga harus semakin adaptif terhadap dinamika tersebut,” tutur Hamim.

Oleh karena itu, TNI AD berencana membangun kodam di tiap provinsi. Terlebih, lanjut Hamim, rencana itu sudah dibahas melalui pemikiran panjang dan pertimbangan yang matang.

“Banyak aspek yang dipertimbangkan dalam pengembangan organisasi TNI AD, tidak hanya semata-mata untuk menghadapi perang,” ucap Hamim.

“Undang-Undang mengamanatkan bahwa operasi militer juga dilakukan untuk keperluan selain perang (OMSP),” kata Hamim lagi.

Baca juga: Komisi I Ajak Panglima TNI Rapat untuk Tindaklanjuti Praktik Jual Beli Senjata di Kodam Cenderawasih

Sebelumnya, Megawati melayangkan kritik terkait rencana pembentukan kodam di tiap provinsi.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Megawati mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi perang sehingga pembentukan kodam dinilai tidak begitu mendesak.

“Kalau Angkatan Darat ya bukan mengecilkan lagi, biar mau dibuat, mau dibikin lagi Kodam, Kodam. Saya suka ingat, suka lupa, katanya mau dibuat di tiap tempat Kodam. Pak sudahlah dulu pak, ini nggak ada perang, satu. Lalu kedua apa memang kita mau perang, kan nggak,” ujar Megawati, dilansir dari Kompas.tv.

“Sampai saya bilang sama Pak Dudung, saya sampai bilang begini. Pak kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, pesawat yang maju dulu siapa, aku sampai bilang gitu, memangnya Angkatan Darat, ya nggak lah,” kata Megawati.

Baca juga: Politisi Gerindra: Prabowo Sudah Terlalu Banyak Dibohongi Megawati

Rencana pembentukan kodam di tiap provinsi kali pertama diungkapkan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman usai Rapim TNI AD di Mabesad, Jakarta, 10 Februari 2023.

Rencana itu, kata Dudung, disetujui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com