Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Golkar Paling Populer Disusul PDI-P, Demokrat, dan Gerindra

Kompas.com - 23/05/2023, 06:42 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan, Golkar menjadi partai politik (parpol) yang paling banyak diketahui oleh publik atau populer.

Dalam survei yang digelar pada 29 April-10 Mei 2023 ini, sebanyak 86 persen responden mengetahui Partai berlambang pohon beringin tersebut.

Tingkat pengetahuan publik terhadap parpol selanjutnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan angka 83,8 persen.

Angka ini beda tipis dengan Partai Demokrat di angka 83,5 persen.

Pengetahuan publik terhadap Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berada di atas Partai Gerindra di posisi keempat dengan angka 81, 2 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Swing Voters Golkar, PKS, dan Nasdem Paling Tinggi

Berikutnya, ada Partai Nasdem dengan angka 76,7 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 75,7 persen dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 73,7 persen.

Survei Litbang Kompas: Tingkat Pengenalan dan Kesukaan Partai Politik, serta Tren Elektabilitas Partai Politik

Lebih lanjut, partai yang diketahui publik lainnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 66,8 persen.

Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama-sama di angka 63,1.

Sementara itu, elektabilitas parpol menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 masih sangat dinamis.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Demokrat Gusur Golkar meski Sama-sama Turun

Dari sembilan partai yang mendapat kursi di DPR, empat partai mendapat kenaikan elektabilitas dalam survei pada Mei 2023 dibandingkan survei pada Januari 2023.

Keempatnya adalah PDI-P, Gerindra, PAN, dan PPP. Sementara elektabilitas lima partai lainnya, yaitu Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PKS, cenderung menurun.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan terhadap 1.200 responden dengan dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini digunakan dengan pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian lebih kurang 2,83 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P dan Gerindra Semakin Unggul, Demokrat Geser Golkar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com