Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": PDI-P dan Gerindra Semakin Unggul, Demokrat Geser Golkar

Kompas.com - 23/05/2023, 05:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, PDI-P dan Partai Gerindra semakin kokoh menjadi dua partai politik dengan elektabilitas tertinggi.

"Raihan suara PDI-P dan Gerindra makin terpaut jauh dengan raihan partai di peringkat ketiga," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Selasa (23/5/2023).

Berdasarkan hasil survei, PDI-P memiliki elektabilitas sebesar 23,3 persen, naik 0,4 persen bila dibandingkan sruvei sebelumnya pada Januari 2023.

Kenaikan elektabilitas ini diperkirakan merupakan buah dari deklarasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung PDI-P.

Di peringkat kedua, Partai Gerindra juga sukses meningkatkan elektabilitasnya dari 14,3 persen pada Januari 2023 menjadi 18,6 persen pada Mei 2023.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat memperlihatkan kaus Relawan Gibran didampingi, Perwakilan Koordinator Relawan Gibran, Kuat Hermawan Santosa.KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat memperlihatkan kaus Relawan Gibran didampingi, Perwakilan Koordinator Relawan Gibran, Kuat Hermawan Santosa.
"Penambahan elektabilitas Gerindra ini (4,3 persen) merupakan yang tertinggi diraih partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut sejak survei Kompas dilakukan pada Oktober 2019," tulis Litbang Kompas.

Elektabilitas PDI-P dan Gerindra ini terpaut jauh dari partai politik yang menduduki peringkat ketiga, yakni Partai Demokrat yang punya elektabilitas 8 persen.

Elektabilitas Demokrat tercatat turun dari angka 8,7 persen, tetapi berhasil membawa Demokrat naik ke peringkat ketiga, menggeser Golkar yang elektabilitasnya juga turun dari 9,0 persen menjadi 7,3 persen dan kini berada di peringkat keempat.

Di peringkat kelima dan keenam terdapat Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, elektabilitas kedua partai ini juga turun, masing-masing dari 7,3 persen menjadi 6,3 persen dan 6,1 persen ke 5,5 persen.

Menurut hasil survei, hanya 6 partai di atas yang elektabilitasnya melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Rombongan PKS Salatiga menuju KPU dengan menaiki 8 angkutan umum.Kompas.com/Dian Ade Permana Rombongan PKS Salatiga menuju KPU dengan menaiki 8 angkutan umum.
Sementara itu, tiga partai parlemen elektabilitasnya berada di bawah 4 persen, yakni Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Amanat Nasional (3,2 persen), dan Partai Persatuan Pembangunan (2,9 persen).

Bahkan, elektabilitas PPP tertinggal dibandingkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang tidak punya kursi di parlemen, Perindo tercatat memiliki elektabilitas sebesar 3,1 persen.

Dari empat partai tersebut, dua partai yakni PAN dan PPP elektabilitasnya tercatat naik.

Elektabilitas PAN naik dua kali lipat, dari 1,6 persen menjadi 3,2 persen, sedangkan PPP bertambah dari 2,3 persen ke 2,9 persen.

Adapun elektabilitas PKS turun dari 4,8 persen menjadi 3,8 persen, begitu pula elektabilitas Perindo yang turun satu persen menjadi 3,1 persen.

Sedangkan partai-partai peserta pemilu lainnya tercatat mendapatkan elektabilitas di bawah 1 digit.

Adapun terdapat 15,8 persen responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab saat disurvei.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com