Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PDI-P Tak Beri Sanksi untuk Gibran soal Pertemuan dengan Prabowo

Kompas.com - 22/05/2023, 14:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tidak memberikan sanksi pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka soal pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu hanya diberikan nasihat oleh para senior partai terkait masalah tersebut.

"Sudah diberikan nasihat-nasihat, kita ini kan partai gotong royong, partai musyawarah," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Baca juga: Akui Sudah Jelaskan ke PDI-P Soal Pertemuannya dengan Prabowo, Gibran: Tegak Lurus Arahan Ibu Ketum

Hasto menambahkan, nasihat itu diberikan lantaran Gibran adalah kader muda PDI-P yang masih perlu bimbingan dari para senior.

Akan tetapi, lanjut Hasto, hal itu akan berbeda ketika dilakukan oleh kader senior PDI-P yang berbeda sikap dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. DPP pun bisa saja memberikan sanksi kepada mereka yang berbeda sikap dengan Ketua Umum.

"Kalau sudah senior partai, kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Umum, kebijakan partai, itu lain persoalan," katanya.

Adapun sanksi yang dimaksud terkait dengan perbedaan dukungan capres. Sebab, PDI-P saat ini sudah mendeklarasikan dukungan capres terhadap Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut, Hasto menilai wajar Gibran menerima tamu-tamu dari luar daerah, termasuk Prabowo. Hal ini lantaran tugasnya sebagai Wali Kota Solo yang tak menutup kemungkinan didatangi berbagai tokoh.

Apalagi, tambah dia, Gibran adalah putra Presiden Jokowi, maka semakin besar peluang untuk didatangi tokoh.

"Sehingga banyak yang kemudian mencoba menggunakan posisi itu sebagai cara di dalam mereverage di dalam kepentingan kepentingan politiknya. Dan ketika saya cerita ke ibu (Megawati) dan ibu memahami berbagai dinamika politik seperti itu," ujar Hasto.


Untuk diketahui, Gibran menjalani pertemuan tertutup dengan Hasto dan Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun selama lebih kurang satu jam sejak pukul 10.28 WIB hingga 11.30 WIB.

Baca juga: Begini Reaksi Gibran Saat Ditanya soal Isu Jadi Cawapres Prabowo

 

Pemanggilan ini dilangsungkan setelah Gibran bersama relawan Jokowi bertemu dengan Prabowo di sebuah warung makan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/5/2023).

Dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran mengaku hanya menjamu Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.

"Kemarin hanya makan malam saja. Kalau urusan pencapresan kan saya minggir ya," ujarnya, Sabtu.

Menurut putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, dirinya ingin menjadi tuan rumah yang baik bagi tamu yang berkunjung ke Kota Solo.

"Semuanya kami fasiltasi. Kami semua dampingi tamu-tamu yang ke Solo, saya dampingi tidak terkecuali. Bahkan, Pak Anies saya dampingi," ucapnya.

Sementara itu, Prabowo mengaku bahwa dirinya sengaja mampir ke Solo setelah sebelumnya berkunjung ke Semarang dan Pekalongan, Jawa Tengah.

Ia juga mengaku bahwa pertemuan ini diinisiasi oleh dirinya. Ia juga mengaku terkesan dengan kedatangannya kali ini karena disambut dan dijamu dengan baik.

"Ternyata disambut seperti ini, luar biasa. (Permintaan sendiri) ya, karena saya mau mampir. Tidak enak kalau tidak lapor ke Mas Wali (Gibran Rakabuming Raka)," ujar dia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com