Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Semeja dengan AHY, Sandi: Jalur Komunikasi Politik Harus dalam Bingkai Kebersamaan

Kompas.com - 19/05/2023, 09:36 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terlihat duduk bersebelahan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat kegiatan Halalbihalal Majelis Ulama Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2023) malam.

Sandi mengaku sempat menanyakan kabar Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertemu dengan AHY.

"Kita ngobrolin olahraga, kita juga ngobrolin nanya Pak SBY sehat, (AHY menjawab) ada di Pacitan lagi persiapan museumnya," kata Sandi.

Baca juga: Belum Putuskan Akan Bergabung ke Partai, Sandiaga Uno: Jangan Tergesa-Gesa

Menurut dia, komunikasi singkat antara dirinya dan AHY yang dilakukan kemarin merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang tengah ia bangun.

"Jadi jalur komunikasi politik itu harus dalam bingkai kebersamaan sesuai dengan tema (halalbihalal), yaitu merajut solidaritas umat untuk kemajuan bangsa," kata dia.

Dalam kesempatan kemarin, Sandi juga menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik mana pun. Meskipun demikian, saat ini dirinya dikabarkan tengah membangun komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Sandiaga Uno: Yang Tak Dapat Tiket Coldplay, Mungkin Bisa Nonton Denny Caknan

Diketahui, PKS telah berkongsi dengan Partai Demokrat dan Partai Nasdem membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi ini secara resmi telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Di sisi lain, belum ada nama bakal calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Anies. Adapun Sandi dan AHY menjadi tokoh yang namanya santer muncul menjadi pendamping Anies.

"Belum (memutuskan), kita jangan tergesa-gesa, lalui semua prosesnya secara alami," kata Sandi.

Baca juga: Halalbihalal MUI, Sandiaga Uno dan AHY Duduk Bersebelahan

Ia mengatakan telah menyampaikan pemikiran dan gagasan ekonomi di masa kini untuk dipertimbangkan oleh petinggi parpol.

"Sesuai dengan mekanismenya nanti akan kita putuskan untuk percepatan pembangunan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com