Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luncurkan Sensus Pertanian 2023, Jokowi: Terakhir 10 Tahun Lalu

Kompas.com - 15/05/2023, 11:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/5/2023).

Menurut Presiden, sensus kali ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

"Saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini dan ini sudah pelaksanaan (setelah) terakhir 10 tahun yang lalu," ujar Jokowi dalam sambutannya.

"Menurut saya juga kelamaan, sudah berjalan berubah. Setiap tahun keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu," lanjutnya.

Baca juga: Lagi, Hary Tanoe Menghadap Jokowi di Istana

Sensus yang akan dilangsungkan selama dua bulan sejak 1 Juni-30 Juli ini akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Idealnya, Kepala Negara mengatakan, sensus pertanian dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sebab, data yang dihasilkan pada sensus tersebut akan menjadi rujukan pemerintah di dalam menentukan kebijakan.

"Mestinya ini setiap 5 tahun, biayanya juga nggak banyak mungkin Rp 3 triliun-an tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling terupdate, terkini," jelas Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Dukungan Politik Capres 2024

"Sekali lagi saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini akurat dan terpercaya," tegasnya.

Presiden menambahkan, Sensus Pertanian 2023 akan meliputi lima bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Sektor pertanian, kata Jokowi merupakan salah satu sektor penting dan strategis karena menjadi penyumbang 11,8 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Besar sekali. Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com