Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Wamenag Maju Caleg di Pileg 2024, Suharso, Mardiono, dan Rommy Tidak

Kompas.com - 12/05/2023, 21:11 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid disebut masuk dalam daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Insya Allah beliau mencalonkan. Kami beri tugas untuk mencalonkan di dapil Jawa Timur," kata Plt Ketua Umum PPP Mardiono setelah menyerahkan dokumen pendaftaran bacaleg PPP ke KPU RI, Jumat (12/5/2023).

Sementara itu, beberapa tokoh PPP disebut tidak maju pada Pileg 2024. Misalnya, mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa yang akan fokus pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: Rommy PPP: Ada Kemungkinan Megawati Minta Nama Resmi Bakal Cawapres dari PBNU

"Beliau di samping Kepala Bappenas juga mengawal IKN, karena itu tentu tidak memiliki sisa waktu untuk mencalonkan, karena itu beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan sebagai calon anggota DPR," kata Mardiono.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy juga tidak mencalonkan diri.

Rommy, sapaan akrabnya, juga berstatus eks terpidana kasus gratifikasi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.

Menurut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, eks terpidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih perlu menunggu masa jeda 5 tahun bebas murni, sebelum bisa mencalonkan diri sebagai caleg.

Baca juga: PPP Dengar PAN Segera Ikut Usung Ganjar Capres

Mardiono mengaku dirinya juga tidak masuk dalam daftar bacaleg yang diserahkan ke KPU hari ini, tetapi tak menutup kemungkinan untuk mencalonkan diri jika PPP di ambang bahaya kekurangan suara.

"Saya diputuskan oleh para pengurus harian agar saya bisa mengurus Indonesia, mengurus secara nasional, mengontrol bagaimana caranya para calon-calon itu bekerja," kata dia.


Dalam pendaftaran bacaleg hari ini, PPP menyerahkan dokumen pendaftaran secara maksimal sesuai kuota yang ada, yakni 580 bacaleg DPR RI untuk 84 dapil.

PPP juga mengeklaim telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com