Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Lantik Zudan Arief Fakhrulloh Jadi Pj Gubernur Sulawesi Barat

Kompas.com - 12/05/2023, 18:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Zudan Arif Fakrulloh sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat (12/5/2023).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P/2023.

Dalam sambutannya setelah pelantikan, Mendagri Tito menitipkan sejumlah pesan kepada Zudan.

"Pertama, tolong dibedakan jabatan Pj Gubernur dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dipilih rakyat. Tetapi hal ini tetap memiliki dampak negatif di sisi lainnya," ujar Tito dilansir siaran pers Kemendagri, Jumat.

Baca juga: Nilai Kekayaan Al-Muktabar yang Kembali Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur Banten

Kedua, Tito mengingatkan, biaya politik yang tinggi menjadi tantangan kepala daerah.

Utamanya, dalam pengeluaran selama masa kampanye.

"Enggak sebanding dengan pemasukan yang sah menjadi kepala daerah. Hal ini menjadi pintu yang memicu sistem korupsi. Pj Gubernur jangan berpikir mengikuti arus seperti kepala daerah, berambisi mengembalikan biaya politik," ujar Tito.

Ia juga meminta Pj Gubernur yang baru untuk bisa merangkul dan mendapat dukungan semua lini masyarakat Sulbar.

Baik masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Polri, TNI, Kejaksaan, dan pengadilan.

"Kepala daerah itu, kuncinya penguasaan teritorial. Harus mencontoh seperti Presiden Joko Widodo yang gemar blusukan," kata Tito.

Baca juga: Ombudsman Duga Pengangkatan ASN Malaadministrasi, Pj Gubernur Banten: Sudah Sesuai Aturan

Sementara itu, Zudan mengatakan, mandat untuk memimpin wilayah Sulawesi bukan pertama kali diterimanya.

Dia juga memiliki pengalaman menjadi Pj Gubernur Gorontalo untuk masa jabatan 28 Oktober 2016 –12 Mei 2017.

"Saya juga pernah menjabat Gubernur Gorontalo. Di BNPP saya baru tugas 58 hari menjadi Sekretaris BNPP. Saya kayaknya spesialis Pj Gubernur di Pulau Sulawesi," kata dia seraya bercanda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com