Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kunjungan Kerja ke Maluku Utara, Akan Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Tidore

Kompas.com - 10/05/2023, 10:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditemani Wury Ma'ruf Amin akan melaksanakan kunjungan kerja ke provinsi Maluku Utara selama tiga hari, mulai Rabu (10/5/2023) hingga Jumat (12/5/2023).

Ma'ruf beserta rombongan berangkat dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu pagi sekitar pukul 09.40 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Babullah, Ternate, Rabu sore pukul 15.30 WIT.

Baca juga: Enggan Komentari Sosok Cawapres, Maruf Amin: Lembaga Survei yang Tahu

Setibanya di Ternate, Ma'ruf langsung melaksanakan agenda pertama kunjungan kerjanya, yakni mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Maluku Utara.

Pada hari kedua kunjungan kerja, Kamis (11/5/2023) besok, Ma'ruf dan rombongan akan menyeberang menuju Pulau Tidore menggunakan KRI Dorang-874.

Ma'ruf dijadwalkan akan membuka seminar nasional 'Melacak Jalur Peradaban Rempah Dunia' di Kantor Wali Kota Tidore.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Prihatin Ada Penembakan di Kantor MUI

Siang harinya, Ma'ruf akan dianugerahi gelar adat dari Kesultanan Tidore di Kedaton Kesultanan Tidore, sebelum kembali ke Ternate untuk meninjau kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

Pada hari ketiga di Maluku Utara, Jumat, Ma'ruf dijadwalkan menghadiri acara bertajuk 'Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem'.

Selanjutnya, Ma'ruf menghadiri groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, sebelum kembali bertolak ke Jakarta pada Jumat siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com