JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah minus Partai Nasdem di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) berbuntut panjang.
Pasalnya, ada indikasi Presiden Jokowi tidak netral bahkan terlalu mencampuri urusan politik praktis Pemilu 2024.
Dugaan-dugaan itu muncul lantaran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang juga partai koalisi pemerintah, tidak diundang dalam pertemuan.
Hal ini semakin menambah daftar panjang dugaan merenggangnya hubungan Jokowi dan Surya Paloh, pasca Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.
Baca juga: Netralitas Presiden Dikritik, KSP: Jokowi Bukan Ketum Parpol Seperti SBY-Megawati
Apalagi, Jokowi memiliki alasan mengapa tidak mengundang Surya Paloh karena Nasdem dianggap sudah punya koalisi sendiri.
Sehingga dirinya memang tidak mengundang Nasdem.
"Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Pasca pertemuan di Istana, muncul berbagai tudingan dan kritik yang disampaikan tokoh bangsa terhadap Jokowi.
Kritik pertama disampaikan Surya Paloh ketika bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Paloh meminta Jokowi bersikap netral terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pendiri Partai Nasdem ini meminta Jokowi berhenti bersikap seolah mendukung calon presiden (capres) tertentu pada kontestasi pemilihan presiden mendatang.
Alasannya, sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah.
Baca juga: Tak Ada Nama Anies di Bursa Capres Versi Musra Relawan Jokowi
"Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” ungkap Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
Tak sampai situ, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu banyak mencampuri urusan politik Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan usai bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).