Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Netralitas Jokowi Dipersoalkan, Dituding Paloh-JK, Dibela PDI-P hingga Relawan

Kompas.com - 09/05/2023, 09:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah minus Partai Nasdem di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) berbuntut panjang.

Pasalnya, ada indikasi Presiden Jokowi tidak netral bahkan terlalu mencampuri urusan politik praktis Pemilu 2024.

Dugaan-dugaan itu muncul lantaran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang juga partai koalisi pemerintah, tidak diundang dalam pertemuan.

Hal ini semakin menambah daftar panjang dugaan merenggangnya hubungan Jokowi dan Surya Paloh, pasca Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Baca juga: Netralitas Presiden Dikritik, KSP: Jokowi Bukan Ketum Parpol Seperti SBY-Megawati

Apalagi, Jokowi memiliki alasan mengapa tidak mengundang Surya Paloh karena Nasdem dianggap sudah punya koalisi sendiri.

Sehingga dirinya memang tidak mengundang Nasdem.

"Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Tudingan Paloh-JK

Pasca pertemuan di Istana, muncul berbagai tudingan dan kritik yang disampaikan tokoh bangsa terhadap Jokowi.

Kritik pertama disampaikan Surya Paloh ketika bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Paloh meminta Jokowi bersikap netral terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pendiri Partai Nasdem ini meminta Jokowi berhenti bersikap seolah mendukung calon presiden (capres) tertentu pada kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Alasannya, sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah.

Baca juga: Tak Ada Nama Anies di Bursa Capres Versi Musra Relawan Jokowi

"Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” ungkap Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Tak sampai situ, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak terlalu banyak mencampuri urusan politik Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan usai bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com