Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Hubungan Jokowi dan Surya Paloh akan Membaik dengan Sendirinya

Kompas.com - 08/05/2023, 17:05 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menganggap hubungan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan membaik sendirinya.

Ia menilai perbedaan pandangan politik keduanya tak lantas bisa digambarkan bahwa terjadi perpecahan antara kedua tokoh tersebut.

“Saya tak pernah melihat Pak Surya dengan Pak Jokowi itu ada permasalahan pribadi. Kalau toh kemudian ada kekecewaan ya biasa saja,” tutur Ali pada Kompas.com, Senin (8/5/2023).

Bagi Ali, Jokowi tak mungkin melupakan peran Nasdem yang telah mengusungnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Begitu pula Surya Paloh, lanjut dia, begitu menghormati Jokowi sebagai sahabat dan Presiden.

Baca juga: Blak-blakan Jokowi soal Nasdem: Tak Diundang karena Sudah Punya Koalisi Sendiri

Maka dalam pandangannya, tak perlu pihak ketiga untuk menjadi mediator antara keduanya.

“Kalau dilihat sebagai suatu permasalahan, akan ada yang merasa (bisa menjadi) pahlawan dalam hal ini kan. Enggak perlu lah. Jadi sudahlah, hubungan Pak Surya dan Pak Jokowi akan membaik sendiri pada waktunya,” papar dia.

Terakhir, ia menyatakan bahwa Jokowi dan Surya tak punya hambatan dalam berkomunikasi. Hanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

“Kalau toh Pak Jokowi merasa perlu ketemu pasti dia menelepon Pak Surya. Kalau toh Pak Surya (butuh) juga minta waktu ketemu beliau,” imbuh dia.

Baca juga: Saat Surya Paloh Merasa Ditinggalkan Jokowi...

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Di satu sisi, Surya Paloh mengakui bahwa dirinya merasa Nasdem sedang ditinggalkan oleh Jokowi karena tak diundang dalam pertemuan bersama enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) pekan lalu.

Namun, ia mengaku menghormati keputusan Jokowi itu dan tetap mempertahankan komitmen Nasdem menjadi koalisi pemerintah sampai masa jabatan Jokowi dan Ma’ruf Amin berakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com