Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Dinilai Bijak Membiarkan Anies Tentukan Bakal Cawapres

Kompas.com - 08/05/2023, 19:25 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyerahkan sepenuhnya kepada bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, buat menentukan bakal calon wakil presiden dinilai sebagai keputusan bijak.

"Sikap dari AHY dan Partai Demokrat untuk serahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies Baswedan merupakan keputusan sangat bijak dan patut diacungi dua jempol," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, dalam pernyataannya yang dikutip pada Senin (8/5/2023).

Menurut Bawono, keputusan AHY yang menyerahkan sepenuhnya penentuan bakal cawapres kepada Anies adalah bentuk konsistensi antara ucapan dan sikap.

"Ini adalah cerminan konsistensi dari ungkapan 'You are the leader' pernah disampaikan oleh AHY kepada Anies Baswedan di hadapan publik beberapa bulan lalu," ujar Bawono.

Baca juga: AHY Legowo Anies Tentukan Cawapres Sendiri: Yang Penting Bawa Kemenangan

Bawono mengatakan, performa AHY dari segi tingkat elektabilitas sampai saat ini cukup baik.

"Merujuk pada hasil temuan survei dari Indikator terbaru masuk di tiga besar," ujar Bawono.

Bawono mengatakan, sikap AHY yang memilih menyerahkan penentuan posisi bakal cawapres menunjukkan ada prioritas utama lain saat ini di internal partai-partai Koalisi Perubahan ketimbang penentuan calon wakil presiden.

Prioritas itu, kata Bawono, adalah penguatan soliditas koalisi terutama memastikan tiket pencalonan Anies.

Saat ini terdapat 3 partai politik yang mengusung Anies sebagai bakal capres. Mereka adalah Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Anies Saat Pidato di Depan Relawan: Puji Jokowi Soal Tol hingga Klaim Punya Rekam Jejak Baik

Sebelumnya diberitakan, AHY menyebut Demokrat, Nasdem, dan PKS sepakat membiarkan Anies menentukan sendiri siapa sosok pendampingnya.

"Kami ingin terus membangun komunikasi yang semakin intensif, baik yang dilakukan secara langsung oleh tim kecil. Dan tentunya semua kami sudah serahkan kepada bacapres kita, Mas Anies Baswedan, sesuai dengan piagam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai," ujar AHY saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

AHY menjelaskan, pada intinya, piagam kesepakatan itu memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih cawapres 2024.

Menurut AHY, bakal cawapres itu harus bisa membawa kemenangan bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Anies Minta Negara Tak Intervensi Pilihan Rakyat: Kalau Sampai Pengaruhi, Itu Pelecehan

"Yang intinya kita memberikan kewenangan secara penuh kepada Mas Anies untuk menentukan, memilih pada saatnya cawapres yang memenuhi kriteria-kriteria yang kita harapkan bisa membawa kemenangan untuk Koalisi Perubahan," tuturnya.

Sementara itu, AHY enggan berbicara mengenai sudah berapa banyak nama cawapres yang mengerucut untuk mendampingi Anies. Dia berharap sosok cawapres pendamping Anies juga bisa membuat koalisi semakin solid.

"Yang jelas, kami meyakini pada akhirnya akan ditentukan cawapres dia benar-benar bisa menambah kemenangan sekaligus juga bisa membangun koalisi yang semakin solid," imbuh AHY.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com